 |
| Prabowo Subianto. REUTERS/Tim Chong |
“Jadi sebagai pejabat negara seperti Jaksa Agung tentunya harus amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan ada kepentingan ego sektoral dalam penegakan hukum,” ujar Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Prabowo mengaku mendengar juga terkait sorotan publik yang menyebutkan Jaksa Agung dinilai memiliki keterlibatan dalam kasus suap penanganan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kendati demikian, Prabowo meminta pemerintah melakukan pembuktian lebih awal sebelum akhirnya melakukan pencopotan.
“Ya kalau soal copot mencopot itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sangat kecil kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk mengelak keterlibatannya dalam kasus yang menyeret mantan Sekjend Nasdem Rio Capella. Pasalnya, dalam fakta persidangan ada yang menyebut nama HM Prasetyo.
Oleh karena itu, desakan pencopotan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah tidak bisa dikategorikan sebagai hal yang politis.
“Unsur politisnya dimana? Kan terdakwa yang mengaku dalam persidangan. Sekarang yang pragmatis siapa? Wajar jika rakyat protes keras jika penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi,” tandasnya.
Masinton menilai tebang pilih dalam membongkar kasus-kasus hukum mengindikasikan adanya permainan politik yang ditunjukkan Jaksa Agung.
“Contohnya kasus PT Mobile 8. Jika tak ingin dituding ada unsur politis, maka seharusnya kejaksaan bongkar juga kasus kredit fiktif PT CGN dengan Bank Mandiri. Berani tidak? Jika Jaksa Agung terbukti terlibat dalam kasus bansos Sumut, maka harus diproses hukum juga. Jadi tidak hanya dicopot. Hukum itu harus adil, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus, ya diperiksa,” paparnya.(ts)
