 |
| Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A |
Yusril menilai, Jokowi telah salah langkah mengambil kebijakan perekonomian. "Di negara manapun, di dunia ini ekonomi sedang menurun, tidak ada pemerintah meningkatkan kenaikan pajak saat ekonomi terpuruk, kecuali Jokowi," tegas Yusril saat jumpa pers satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di kantor Pusat DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Yusril juga menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak masuk akal dan tidak berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia. "Setelah melakukan pengkajian, RAPBN 2016 tidak realistis dan tidak memberikan harapan ekonomi bangsa kita," tegasnya.
Partai Bulan Bintang (PBB), sambung Yusril, menganggap RAPBN 2016 mengandung kelemahan prinsipil dan dalam menyusun APBN 2016 ini tidak realistis. "Dan asumsi anggaran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jauh dari yang diharapkan pemerintah. Angka-angka ekonomi tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya," tegas Yusril.
Dia menambahkan, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2016 dianggap tidak realistis, terutama jika dihadapkan pada perkembangan nyata ekonomi makro yang sebenarnya.
"Kita ambil contoh, dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan laju inflasi sebesar 4,7 persen dari tahun ke tahun. Angka nilai rupiah yang dipatok Rp 13.400/per US dolar. Belum lagi asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang dipatok sebesar 60 US dolar per barel, dengan lifting minyak 830 ribu barel per hari, itu sungguh-sungguh tidak realistis," tandasnya.
Selain soal RAPBN 2016, Yusril mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan pendapatan dari sektor pajak, padahal daya beli masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin menurut dia bertambah 8 juta dalam setahun Jokowi menjabat.
"Mustahil pemerintah menaikkan pajak kalau jual beli di masyarakat lemah. Mustahil peningkatan pajak kalau harga jual beli menurun," cetus Yusril.
Yusril menilai kenaikan pajak sangat merugikan masyarakat apalagi kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 100 persen sangat memberatkan mereka yang memiliki lahan sempit di Jakarta. "Pajak bumi dan bangunan hampir naik 100 persen, jadi ini tidak ada keberpihakan kepada rakyat," papar Yusril.
Akibat dari kenaikan pajak, masyarakat akan menjual lahannya dan banyaknya angka kemiskinan di Ibukota. "Seperti di Jakarta dengan dinaikkan pajak tanah, dengan lahan terbatas, lama-lama orang tidak mampu bayar pajak, lalu akibatnya dijual lah tanah itu," ungkapnya.
Menurutnya, tidak ada persiapan dari pemerintah meningkatkan daya beli. Pemerintah lebih mementingkan keuntungan semata dan berambisi kepada proyek-proyek. "Jumlah orang miskin makin meningkat 8 juta dalam setahun pada pemerintahan Jokowi," tukasnya.
Sebelumnya, Yusril juga mengkritik pemerintah soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia mengkhawatirkan konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk bakal dikuasai China.
Kekhawatiran Yusril bermula dari pembangunan kereta cepat yang menggunakan utang dari China Development Bank. Dari total investasi Rp 70 hingga 80 triliun, BUMN dalam negeri hanya membiayai Rp 19 triliun, sedangkan sisanya dari utang.
"Kalau kontraktor itu lalai atau wanprestasi mengerjakan proyek kereta cepat itu, apa yang akan terjadi dengan pinjaman kepada konsorsium 4 BUMN itu," kicau Yusril dalam akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (23/10).
"Yang namanya utang ya tetap utang yang harus dicicil utang pokok plus bunganya jika telah jatuh tempo," sambung Yusril.
Yusril menduga, dalam proyek ini China tak akan mau ambil pusing jika ada kelalaian kontraktor dalam pengerjaan. Sengaja atau tidak, utang BUMN ke China harus tetap dibayar.
"China tidak akan mau pusing dengan kelalaian kontraktornya sendiri, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya utang ya harus bayar."
"Kalau tak mampu bayar bukan mustahil China akan akuisisi saham ke 4 konsorsium BUMN tersebut. Maka China mulai kuasai BUMN kita," tegas Yusril.(mdk)
