NBCIndonesia.com - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengecam keras kehadiran Lesbian Guy Biseksual Transgender (LGBT) di Sumbar. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sumbar untuk membentuk peraturan daerah (perda) larangan LGBT ini.
“Kalau sudah sepakat dengan itu (LGBT-red), keluarlah dari Sumbar ini. Bawalah ke daerah lain. Jangan di Ranah Minang ini. Saya sangat tidak setuju secara pribadi,” tegas Nasrul Abit, di Padang beberapa waktu lalu.
Dia juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi keberadaan LGBT di Sumbar ini. Karena, Sumbar adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi adat Minangkabau dan agama Islam yang melarang kehadiran LGBT ini.
“Filosofi di Sumbar ini, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dimana, dalam agama kita tidak ada yang membolehkan hubungan sesama jenis itu. Apalagi dalam adat yang mengacu kepada agama Islam, tentu melarang,” sebutnya.
Oleh sebab itu, dia mendorong kabupaten/kota di Sumbar, untuk menerbitkan perda terkait larangan hubungan ini. Seperti diketahui, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya Kota Padangpanjang yang memiliki perda larangan hubungan sama jenis ini.
Perda Kota Padang Padangpanjang itu, dengan nomor 9 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit sosial. Dimana, dalam perda tersebut, tegas menyebutkan hubungan homoseksual dan lesbian dan selanjutnya melarang hubungan tersebut, serta melarang orang yang menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan itu, baik dengan atau tanpa menerima upah.
Bagi daerah yang belum memiliki perda ini, dia meminta untuk segera berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). “Kita mendorong untuk tidak adanya hubungan sejenis ini di Sumbar. Kalau pemerintah kabupaten/kota sudah sepakat dengan MUI dan LKAAM, buat saja perdanya lagi,” tegas Nasrul Abit. (Maijar)
