Nusanews.com - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen kembali melemparkan pernyataan yang membuat polemik. Kivlan mengatakan dua minggu yang lalu telah dideklarasikan sebuah partai yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia (PKI), dan bermarkas di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Ditemui di sela-sela acara simposium tandingan anti-PKI di Balai Kartini, Kivlan mengaku tak terkejut sedikitpun karena dirinya susah menyadari akan rencana kebangkitan PKI ini sejak lama.
"Dua minggu lalu Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berdiri. Pimpinannya namanya Wahyu Setiaji. Cari itu orang," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).
Kivlan juga mengatakan PKI yang kembali bangkit itu bahkan sudah memiliki struktur hingga tingkat daerah dan desa.
Hal ini disebutnya sebagai perwujudan dari apa yang disebut oleh DN Aidit puluhan tahun silam, bahwa mereka akan bangkit kembali saat keadaan negara dirasa cukup aman bagi mereka.
"DN Aidit 29 September 1965 bilang tarik senjata dan kita akan kembali lagi kalau kita sudah kuat," terangnya.
Pernyataan Kivlan ini pun segera menuai kritik. Berikut pernyataan Kivlan yang dinilai ganjil dan berujung kritik pedas:
1.Kivlan minta pemerintah sediakan dana perang untuk lawan PKI
Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) saat ini sudah berdiri kembali, bahkan siap untuk melakukan gerakan pemberontakan dan makar.
Ditemui di sela-sela acara simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain' di Balai Kartini, Kivlan mengatakan bahwa para pendukung PKI itu sudah ada 15 juta orang.
"Mereka sekarang sudah ancang-ancang. Saya dapat informasi dari orang PDIP dan pendukungnya (15 juta orang)," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).
Kivlan menyebut, saat ini PKI sudah melakukan rekrutmen para anggota dewan yang berada di parlemen, serta di sejumlah partai politik.
Dirinya bahkan mengingatkan pemerintah agar jangan sampai lengah, serta harus menyediakan anggaran untuk berperang karena menurutnya PKI sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan makar.
"Baca majalah Historia itu. Banyak bukti kalau Partai Komunis Indonesia memang sudah berdiri," ujar Kivlan.
"Pemerintah harus sediakan anggaran untuk perang. Mereka sudah ancang-ancang. Kita jangan sampai lengah," pungkasnya.
2.Kivlan Zen tak berkualitas & bikin gaduh
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tiba-tiba melontarkan isu kontroversial dengan menyebut ada sebuah partai yang menamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendeklarasikan diri dua pekan lalu di markas mereka Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pernyataan itu menuai kecaman.
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menilai partai politik itu hanya yang diresmikan oleh negara melalui Menkum HAM. Menurutnya, Kivlan tidak pantas melontarkan provokasi yang menggiring kegaduhan stabilitas nasional.
"Janganlah membuat kegaduhan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut saya yang bersangkutan harus betul-betul berpikir jernih dalam melontarkan suatu pernyataan. Negara ini negara yang aman tentram. Negara yang sudah merdeka dan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia tanpa pamrih," kata Junimart saat dihubungi, Rabu (1/6).
Politikus PDIP ini curiga ada yang sinis terhadap PKI. Menurutnya harus dipertanyakan maksud dan dalang di balik itu semua.
"Tolong kita koreksi itu. Janganlah membuat negara ini gaduh dengan isu-isu yang sudah usang begitu. Apalagi hari ini kan hari lahir pancasila. Kalau disebut PKI tentu akan dipertentangkan dengan pancasila, tidak boleh begitu," tuturnya.
"Harapan saya, siapapun, mantan presiden sekalipun tidak boleh melontarkan hal-hal yang menimbulkan kebencian di negara ini," imbuhnya.
Junimart yakin masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi sebab sudah cerdas dalam menanggapi isu. Maka dari itu akan sulit digoyang oleh isu provokatif semacam ini.
"Apalagi yang melemparkan (isu) itu adalah orang yang tidak punya kualitas," ungkapnya.
Junimart meminta masyarakat tidak antipati terhadap simposium tragedi 1965 hingga muncul simposium tandingan anti-PKI. Sebab menurutnya PKI wajar saja dipelajari sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang pasti berdinamika.
3.Hanura nilai Kivlan Zen seakan membuat ketakutan dengan hantu PKI
Politikus Partai Hanura juga ikutan mengomentari Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang tiba-tiba melontarkan isu dua minggu yang lalu telah dideklarasikan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan bermarkas di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana menilai pernyataan Kivlan terlalu berlebihan dan bermodus memunculkan ketakutan baru.
"Saya memandang Kivlan Zen berlebihan. Seperti seakan-akan membuat ketakutan-ketakutan baru, 'hantu'-'hantu' baru yang bukan tempatnya lagi, tidak punya relevansi lagi," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (1/6).
Menurutnya Kivlan sengaja memunculkan PKI kembali dengan watak yang negatif. "Tiba-tiba PKI dilogikakan sebagai kekuatan kerusakan, itu kan tidak masuk akal," tuturnya.
Dia berujar bahwa Indonesia punya pengalaman panjang dengan PKI. Menurutnya ideologi itu sudah bangkrut. "Komunis sudah gagal menjawab persoalan kemanusiaan. Apalagi di Indonesia," pungkasnya.
"Jadi kalau orang men-seminarkan tentang PKI apa salah? Kan tidak salah juga, orang kan ingin tahu juga apa itu PKI. Bagaimana sejarahnya, itu kan pengetahuan juga," ujarnya.
4.Kivlan Zen diminta rasional soal PKI bangkit
Politikus PKB Maman Imanulhaq meminta agar Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mendalami ulang sejarah Indonesia. Hal tersebut lantaran kedua pensiunan jenderal itu menggelar simposium anti-PKI dan menebar provokasi.
"Seharusnya jenderal seperti Kiki dan Kivlan bersifat rasional harus membaca sejarah. PKI secara partai enggak ada, secara ideologi sudah enggak laku. Walaupun China berideologi komunis tapi dagang kapitalis sebab itu kita yang muda lahir pasca-PKI, tolong jangan membangkitkan ketakutan dengan memberikan hantu yang tidak ada," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).
Anggota komisi VIII ini menilai dua pensiunan jenderal tersebut aneh. Sebab terkesan memiliki keterbatasan intelektual soal PKI. Padahal negara ini sudah berdaulat dan memiliki hari lahir Pancasila.
"Kami yakin ketakutan yang disebar tanpa alasan menjadi bahan tertawaan. Tetapi juga semacam gambaran kualitas orangtua kita," tuturnya.
Justru menurut Maman, yang perlu diantisipasi ialah lahirnya gerakan yang membawa-bawa nama Islam namun radikal. "Yang kita takuti satu kelompok transnasional, mereka yang mengusung ideologi khilafah, kita NKRI," ungkapnya. (mdk)
