NUSANEWS - Partai Gerindra mengkritik pemerintah soal sederet menteri kabinet kerja yang masuk sebagai juru kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, menteri seharusnya pembantu presiden yang berkomitmen terhadap tugas negara.
“Soal pilpres itu adalah masalah politik dan tentu saja mestinya seorang menteri itu tidak dibebankan pada beban-beban politik.
Mestinya seorang menteri itu terbebas dari urusan-urusan politik, termasuk kepala daerah, supaya yang bersangkutan berkonsentrasi kepada tugas yang dibebankan oleh presiden di dalam menjalankan tugasnya membantu presiden dalam melaksankan pemerintahan,” kata Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).
Muzani mengatakan, jika seorang menteri menjadi timses pemenangan dalam kontenstasi pilpres, maka tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik.
“Dan itu sesuatu yang pasti. Kebijakan menteri, pelayanan menteri termasuk apa yang selama ini dilakukan nanti akan berakibat kepada bagaimana memenangkan pasangan nomor urut 01,” terangnya.
Muzani pun mencontohkan penyalagunaan jabatan jika seorang pejabat negara menjadi timses seperti yang terjadi di Sumatera Barat.
“Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti di Sumbar ada seorang Bupati yang bagi-bagi dana desa mengatakan 'ini dari Pak Jokowi ya'. Bupati membagikan dana dari negara, sumbernya APBN mengatakan bahwa ini Pak Jokowi," tuturnya.
"Apa artinya? Dia sedang menggunakan kekuatan powernya, kekuasaannya untuk memenangkan Pak Jokowi dan itu apakah mungkin di lapangan? Mungkin sekali,” tegas Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu.
Meski tak diatur secara komperhensif larangan seorang menteri menjadi timses di dalam UU, kata Muzani, tetap saja publik akan meragukan netralitas seorang menteri yang bersangkutan.
“Itu kan soal etis, soal etik karena itu kami tidak akan melakukan hal sama untuk soal pilkada walaupun kami punya bupati, wali kota, gubernur.
Waktu kami rapat internal Gerindra kami larang ketuar DPD, ketua DPC kami katakan tidak boleh. Dia harus memberi pelayanan kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk memastikan pembangunan berjalan. Biar Pilpres urusan partai koalisi dan anda tidak perlu terlibat,” tutup Muzani.
Tercatat ada 14 menteri yang jadi timses Jokowi-JK, sebagian adalah kader partai:
1. Menkopolhukam Wiranto
2. Menko PMK Puan Maharani
3. Mendagri Tjahjo Kumolo
4. Menkumham Yasonna Laolly
5. Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita
6. Mendes dan PDTT Eko Putro Sandjojo
7. Menhub Budi Karya Sumadi
8. Menaker Hanif Dhakiri
9. Menpora Imam Nahrawi
10. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
12. Menteri LHK Siti Nurbaya
13. Menteri PAN-RB Syafruddin
14. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
SUMBER
