 |
| Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo |
Ketua DPP NasDem, Luthfi A. Mutty pun mempertanyakan komitmen presiden dalam merawat koalisi tanpa syarat itu. "Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?" ujar Luthfi kepada wartawan, Kamis (22/10/2015).
Dia mengatakan, koalisi tanpa syarat akan batal, ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden. Sebab, hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet.
Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya. "Kalau konsisten tidak perlu (Reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut," tegasnya.
Luthfi mengakui, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet. Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi sendiri.
"PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain enggak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK," gugatnya.
Reporter : Andika Dwi Annur
Sumber : Rimanews
