 |
| Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) |
Menurut Rizal, selama 10 tahun kepemimpinannya, SBY meninggalkan banyak masalah. Akhirnya ini berdampak pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, seperti pengelolaan sumber daya alam, Blok Cepu di Jawa Tengah dan PT Freeport Indonesia.
"Teman-teman bisa katakan apapun tentang Jokowi, tetapi saya katakan di sini, dia (Jokowi) punya nyali. Ada yang 10 tahun berkuasa (SBY) tapi tak punya nyali," ujar Rizal Ramli acara diskusi Rembug Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
Kritikan Rizal Ramli bukan tanpa dasar. Dia mengaku pernah diundang ke Istana Negara oleh SBY sekitar tahun 2006-2007. Tujuannya untuk meminta saran tentang Blok Cepu. Kemudian Rizal menyarankan agar Blok Cepu tidak hanya diberikan pada Exxon (Salah satu perusahaan asal Amerika Serikat), tetapi juga pada perusahaan lain seperti Jepang dan China.
"Saya saat itu senang karena saran-saran saya dicatat. Saya sampai nyanyi-nyanyi Halo-Halo Bandung pulang dari istana karena rakyat akan diuntungkan, rakyat Indonesia akan kantongi untung USD 20 miliar," ungkapnya.
Namun demikian, saat SBY pulang dari Amerika Serikat usai bertemu Presiden Amerika Serikat George W Bush, hal yang telah disarankannya ternyata justru tidak dilakukan.
"Ketika itu, semua Dirut BUMN yang tidak setuju dengan Exxon dipecat. Diganti sama yang tidak ngerti, lalu kirimkan negosiator yang tidak mengerti masalah itu, kalau tidak salah namanya saudara Rizal Mallarangeng. Ya sudah jadinya, main tanda tangan saja, gagal lagi kan," tegasnya.
Tak hanya itu, Rizal juga kembali menyindir lambatnya pembangunan infrastruktur di era SBY. Salah satunya pembangunan infrastruktur di Kalimantan. "Mineral tambang batu bara banyak pengusaha nasional, tapi rakyat Kalimantan tidak berubah infrastruktur, ngapain saja pemerintah yang lalu 10 tahun (SBY). Listrik aja di sana tidak punya," tambahnya.
Sedangkan pandangan berbeda ditujukan kepada Presiden Jokowi. Rizal mengungkapkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mengubah kebijakan sehingga benar-benar menguntungkan rakyat. "Ini momentum ubah sejarah kita. Kita tidak anti asing, kita ingin fair," tutupnya.
Reporter : Fikri Faqih
Sumber : Merdeka
