NBCIndonesia.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menemukan kejanggalan anggaran di Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kali ini Ahok menemukan anggaran yang janggal di Dinas Perindustrian dan Energi.
"Dinas Perindustrian dan Energi juga saya pikir gila-gilaan juga. Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu (penerangan jalan) itu hampir Rp 300 miliar," ujar Ahok kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).
Dalam setahun, Pemprov DKI mengeluarkan dana untuk membayar listrik hingga Rp 600 miliar. Hal tersebut dirasa Ahok cukup boros, sehingga dia mengusulkan untuk mengganti lampu penerangan jalan dengan LED.
"Makanya kalau kita ganti LED semua lampu, itu paling bayar listrik di bawah Rp 200 miliar. Bayar listrik itu kan setahun, kenapa nggak mau Rp 300 miliar dipakai dulu, sama gabungin Rp 300 miliar aja. Rp 600 miliar tuh, kamu bisa ganti LED hampir 3 kota lho. makanya saya tanya sama mereka, kenapa nggak mau lakukan? makanya saya potong," jelas Ahok.
Tak hanya mempermasalahkan anggaran di Dinas Perindustrian dan Energi, Ahok juga mengeluhkan kerja kontraktor yang melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menurutnya tidak beres.
"Nah terus pasang PJU, lihat nggak berantakan gitu orang teriak-teriak macet di depan Cipto (RSCM) segala macam. Kenapa? Saya sudah bilang, mereka itu cari kontraktor yang nggak jelas," tegas Ahok.
"Bukan berarti nggak jelas gimana ya, dokumen mungkin ada, tapi modalnya mungkin nggak jelas. Kerjanya juga nggak tanggung jawab, seluruh Jakarta dia gali, buat PJU aja bikin berantakan. Kita tegur kontraktornya, dia nggak mau peduli. Makanya saya bilang, kayak-kayak gitu nggak bisa lagi, harus digabungin," sambungnya.
Ke depan, Ahok menginginkan agar setiap dinas mengandalkan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU). Dengan cara menunjuk satu perusahaan energi atau elektronik terpercaya, untuk menghemat anggaran dan memangkas pengeluaran yang tak berguna.
"Kita lebih baik mengandalkan PPSU. Tunjuk saja satu perusahaan misalnya sekelas Philips atau National atau Panasonic yang sudah punya nama. Kita taruh di e-Katalog (lalu) kita beli, jadi rusak kita minta belinya, langsung kontrak lima tahun. Saya enggak mau tahu, lampu manapun, itu bisa ngurangin banyak (anggaran)," kata Ahok.
Sejak Sabtu (21/11), Ahok memang terlihat di kantornya untuk memeriksa anggaran di masing-masing dinas. Ahok berada di Balai Kota sejak pagi hingga tengah malam. Di beberapa dinas, Ahok juga menemukan pemborosan anggaran hingga Rp 30 sampai Rp 40 miliar. (dtk)
