 |
| Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Panitia Luhut Pandjaitan (kanan) memantau ruang media center wartawan peliput Konferensi Asia Afrika di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia) |
Tak heran jika banyak pihak, utamanya Partai NasDem mendesak Luhut Panjaitan untuk melaporkan kasus pencatutan namanya ke kepolisian.
Terkait sikap NasDem tersebut, pengamat politik Zainal Abidin menduga bahwa desakan NasDem kepada Luhut tidak lain adalah upaya NasDem “menyingkirkan” Luhut dari Kabinet Kerja.
“Kalau kasus ini dibawa ke kepolisian dan masuk ranah hukum tentunya akan masuk ke pengadilan. Beberapa saksi akan dimintai keterangan. Bisa-bisa Luhut ikut bagian dari Setya Novanto. Makanya Luhut tidak mau,” prediksi Zainal Abidin.
Kata Zainal, dalam kasus Freeport, Partai NasDem ingin mengambil keuntungan, terlebih lagi Menkopolhukam yang dulunya dijabat kader NasDem direbut Luhut Panjaitan. “NasDem tentunya punya data-data dugaan keterlibatan Luhut dalam makelaran saham PT Freeport, makanya mendorong diselesaikan di ranah kepolisian,” papar Zainal kepada intelijen (20/11).
Menurut Zainal, Partai NasDem ingin kasus yang menimpa mantan Sekjennya Patrice Rio Capella tertutupi dengan kasus Freeport yang diduga melibatkan Luhut Panjaitan. “NasDem punya kepentingan agar masyarakat terus melihat kasus Freeport ini dan melupakan kasus NasDem,” jelas Zainal.
Sebelumnya, politisi Partai NasDem mendesak Menkopulhukam Luhut Panjaitan untuk melaporkan kasus pencatutan namanya dalam pembicaraan Setya Novanto ke aparat kepolisian.
“Pak Luhut jangan melihat ini sebagai kepentingan pribadinya saja karena namanya disebut. Akan tetapi ini adalah kepentingan negara sebab isi transkrip tersebut merupakan persekongkolan untuk menjual kekayaan negara,” kata Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung kepada media (20/11).(itl)
