 |
| Fahri Hamzah |
Sohibul meminta seluruh kadernya tenang menghadapi kasus Novanto. Kata dia, kasus ini menjadi sorotan publik. Karena itu, jangan ada komentar yang menekan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(MKD), apalagi terkesan melindungi pihak tertentu.
"Seluruh anggota fraksi sudah diminta tidak melakukan komentar-komentar yang masuk materi penyelidikan MKD," kata Sohibul kepada wartawan.
Menurut dia, dalam kasus Novanto, biarkanlah MKD bekerja. Biarkan mahkamah etik itu menyelesaikan materi penyelidikan tanpa ada yang mengintervensi. Sohibul tidak mau PKS dianggap membela pihak-pihak tertentu.
"Komentar-komentar seperti itu akan timbulkan kesan kita melindungi pihak tertentu, seolah menghalang-halangi MKD menjalankan fungsinya, dan seolah mengintimidasi pelapor," tegas eks Wakil Ketua DPR ini.
Padahal, menurut Sohibul, komentar itu dianggap tidak layak. Dia khawatir ini menjadi preseden sehingga publik takut dikecam bila melapor ke MKD. "Itu tidak baik, nanti orang-orang takut melaporkan kasus-kasus etika anggota DPR," ujar dia.
Sohibul memang tidak menunjuk siapa kader yang vokal dalam kasus Novanto tersebut. Tapi kader PKS yang kerap bersuara lantang membela Novanto adalah Fahri Hamzah. Dia juga pernah mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor dan rekaman yang diserahkan ke MKD.
Pengamat politik dari Unpad Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, ada dua alasan kenapa Presiden PKS mewanti-wanti kadernya. Pertama, PKS mencoba bermain dengan waktu. Semakin lama kasus ini menggantung akan memungkinkan publik melupakan kasus ini. Atau perhatian publik teralihkan oleh kasus lain yang lebih heboh. "Berbeda jika kasus ini terus dikomentari. Justru akan menuai sorotan terus menerus dari publik," kata Asep, saat dikontak Rakyat Merdeka.
Kedua, Asep menilai apa yang disampaikan Sohibul adalah suara kegalauan. Sebagai partai yang tergabung dalam KMP, PKS ingin memantapkan posisinya sebagai partai yang punya solidaritas tinggi. Di satu sisi PKS ingin terlihat setia kawan dan membela kawan koalisinya. Namun di sisi lain, muncul tekanan publik bahwa PKS harus bisa menjadi partai yang profesional.
Apakah arahan ini akan dituruti? Menurut Asep, seharusnya arahan internal ini jadi pegangan seluruh kader PKS. Jika memang PKS serius menjaga citranya, maka ada mekanisme sanksi. "Jika tidak mempan, yah ada sanksi seperti dipindahkan tugas. Dulu suara vokal Fahri terhadap PKS pernah diredam dengan cara dipindahkan dari Komisi III. Cara yang sama mungkin bisa terulang," ujarnya.(Rmol)
