 |
| Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah |
Untuk itu, adanya Pansus Freeport diharapkan bisa membuka tabir segala bentuk permasalahan yang telah membuat rakyat khususnya di Papua sengsara selama 48 tahun Freeport berdiri.
"Tambang Freeport harus dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD, maka itu kami memberikan petisi kepada DPR. Sudah saatnya kita tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi," kata Marwan Batubara salah satu inisiator 'Tambang Freeport untuk Rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik, dan berjanji akan melakukan investigasi total terhadap keberadaan Freeport yang selama ini sudah membuat negara merugi.
Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh 560 anggota dewan yang ada untuk bergerak melakukan tandatangan menyetujui adanya Pansus Freeport untuk kepentingan bangsa.
"Saat ini baru 25 persen yang tandatangan, kita mau 50 persen. Saya ingin Pansus Freeport disosialisasikan kepada 560 anggota DPR tanpa terbelah. Sehingga tahun 2016 usai masa reses 11 Januari 2016, merupakan tahun merebut Freeport," ungkapnya.(ts)
