NBCIndonesia.com - Kisruh perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia menyedot perhatian publik. Terutama kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Hingga beberapa bulan, isu ini menjadi pusat perhatian publik dan media.
Diam-diam Presiden Joko Widodo (Jokowi) merekrut pejabat Freeport, Yuni Rusnidar menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Awalnya, Yuni Rusnidar menjabat sebagai Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia.
Pada 26 Januari 2015, Yuni Yusnidar masih menjadi pejabat Freeport. Kala itu, Komisi III DPR RI tengah menyoroti soal rencana PT Freeport membangun pabrik pengolahan hasil tambang atau smelter di Indonesia.
Yuni dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dipanggil oleh Komisi III DPR RI untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait rencana tersebut. Tercatat tiga kali pemanggilan, pihak Freeport selalu mangkir, hingga Komisi III berencana memanggil paksa Freeport dengan melibatkan pihak kepolisian.
Belakangan, sejak bulan Agustus, Yuni Rusdinar telah berubah jabatannya. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP). Namanya muncul sejak mencuatnya kasus penggeledahan kantor pusat Pelindo II terkait kasus mengadaan 10 unit mobil crane yang diduga ada unsur korupsi.(Bataranews)
