logo
×

Jumat, 01 Januari 2016

Desakan Publik Kuat, Jokowi Harus Copot Jaksa Agung

Desakan Publik Kuat, Jokowi Harus Copot Jaksa Agung
Jokowi lantik Jaksa Agung. ©rusman/setpres
NBCIndonesia.com - Hingga kini Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan sikap terhadap kepemimpinan HM Prasetyo di Kejaksaan Agung. Padahal Prasetyo diduga terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio mengatakan, Presiden Jokowi harus bertindak cepat atas desakan publik yang meminta Jaksa Agung HM Prasetyo dicopot dari jabatannya. Pasalnya meski telah dibantah berkali-kali, publik seakan tidak percaya bahwa Prasetyo tak terlibat kasus dugaan korupsi Dana Bansos Pemprov Sumatera Utara.

"Saya kira Pak Jokowi harus mengganti JA (Jaksa Agung). Karena desakan publik sudah cukup kuat," kata Agung saat dikonfirmasi, Kamis (31/12/2015).

Menurut dia, latar belakang Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem membuat publik mencium dugaan adanya peran Prasetyo dalam kasus yang sudah menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. (Baca: Kasus Bansos, KPK Diminta Usut Dugaan Pemberian Uang ke Prasetyo http://nasional.sindonews.com/read/1072785/13/kasus-bansos-kpk-diminta-usut-dugaan-pemberian-uang-ke-prasetyo-1451296043)

"Ini terjadi di kasus Bansos, OC Kaligis pejabat tinggi di Nasdem, ada Rio Capella mantan Sekjen Nasdem. Siapapun dia kalau berasal dari parpol memang selalu munculkan konflik kepentingan," ungkapnya. (Baca: Jaksa Agung Bantah Penyidikan Korupsi Bansos Sumut Mandek http://nasional.sindonews.com/read/1073040/13/jaksa-agung-bantah-penyidikan-korupsi-bansos-sumut-mandek-1451377427)

Seperti diketahui, dalam perkara Bansos Sumut ini, telah menyeret para petinggi partai besutan Surya Paloh. Mereka terlibat dalam upaya Gatot dan istrinya Evy Susanti mengamankan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung ini.(sn)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: