 |
| Rizal Ramli dan Jusuf Kalla. | Istimewa |
"Rizal Ramli (RR) itu menggelorakan kembali `amanat reformasi`, yakni bahaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bagi negeri ini. Sebagai Wapres sekaligus pejabat paling senior di Republik ini, JK tidak pantas menuding RR `gila`, dan menyebut ingin mematikan pengusaha pribumi. Ini pernyataan yang sudah melampaui batas," kata pengamat politik Adhie M Massardi di Jakarta, Kamis (31/12/2015).
Seharusnya, ujar Adhie, JK lebih arif menyikapi pernyataan RR, karena sejak mahasiswa RR selalu menentang penguasa yang berbisnis, penguasa yang korup dan penguasa yang zalim.
Sementara itu, mantan Ketua Umum Himpunan Aktivis Mahasiswa (HAMAS) Universitas Nasional, Putranegara, mengatakan, mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga selalu menggelorakan perlawanannya terhadap praktik KKN, termasuk yang dilakukan kroni Soeharto. Jadi, kalau ada pejabat yang menyudutkan siapa saja, termasuk Wapres sekalipun, berarti dia pro KKN.
"Sebagai aktivis saya tahu betul, sejak dulu, Bang RR selalu melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ber-KKN ria. Sikap konsisten dari beliau itu yang sangat saya suka, juga disukai banyak mahasiswa. Sebaiknya para pejabat saling mendukung dalam pemberantasan KKN, bukan malah menghujat," terangnya saat dihubungi terpisah.
Lebih lanjut, Adhie mengatakan, RR selama ini selalu komit di jalur pergerakan untuk membawa bangsa ini ke ranah kesejahteraan dan kemakmuran. Tesis RR tentang `Feodalisme & KKN` sebagai bandul berat yang membebani bangsa ini untuk terbang tinggi, juga sudah dihafal oleh kaum pergerakan di negeri ini," ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Sebaliknya, ungkap Adhie, KKN justru semakin subur, dan praktik KKN dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu. Hal ini terjadi di pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke seluruh daerah. "Jadi ketika RR mengharamkan PengPeng (penguasa-pengusaha), itu bukan ditujukan kepada Pak JK, tapi peringatan kepada seluruh penguasa, seluruh penyelenggara negara di Indonesia agar tidak merangkap jadi pengusaha. Karena kalau regulator juga jadi kontraktor merangkap investor, maka akan menjadi inkubator bagi tumbuh suburnya koruptor," tegas Adhie.(ts)
