 |
| Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kebun Teh Mandalawangi, Bandung Barat. (21/01) |
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan, agenda tersembunyi tersebut terlihat pada orientasi pengembangan bisnis lahan dan properti di kawasan sekitar jalur kereta cepat.
"Bisnis lahan dan properti yang akan jadi tujuan utama dari proyek kereta cepat itu. Bisnis itu yang lebih strategis dibelakang proyek ini," kata Dadan di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).
Dadan menegaskan, dugaan mengenai adanya orientasi bisnis tersebunyi tersebut disampaikan melalui dasar yang kuat lantaran pihaknya telah melakukan riset di Bandung dan DKI Jakarta.
Dari hasil ristenya, proyek kereta cepat dinilai tak terlalu penting dan dibutuhkan warga yang berdomisili di kedua kota tersebut guna memudahkan aksesibilitas. Ini mengingat akses Jakarta-Bandung sudah diakomodir oleh hadirnya kereta berkecepatan sedang, travel, dan bus umum.
"Itu (kereta cepat) belum menjadi kebutuhan. Warga Bandung dan Purwakarta tidak butuh kereta cepat. Warga Jakarta juga tidak butuh," ujar Dadan.
Selain belum menjadi kebutuhan warga, kata dia proyek kereta api cepat juga dipandang membahayakan dari segi lingkungan hidup.
Dadan menghitung, dengan kondisi struktur tanah di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sangat rentan jika dilalui moda transportasi yang berkecepatan hingga 150 km per jam.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak pembebasan lahan warga yang sedianya akan menuai konflik baru menyusul eksekusi mega proyek tersebut.
"Bayangkan, nanti (kereta) akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, bagaimana dampak yang akan terjadi dari aspek geologi? Ini juga kan memakan 500-600 hektar untuk trasenya saja, itu dari mana? Kan dari rumah-rumah di Jakarta Timur, Cikarang," imbuh Dadan.
Kepentingan Menteri Rini?
Sebagaimana diketahui, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan menelan biaya investasi hingga US$5,5 miliar yang pengerjaan akan digarap oleh China Railway International Co Ltd sebagai kontraktor bekerjasama dengan konsorsium empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dari yang direncanakan, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan melalui empat stasiun dan dilengkapi satu dipo kereta. Di mana empat stasiun akan terletak di Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, sementara dipo kereta akan berada di kawasan sekitar Tegalluar.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga mengkritisi keputusan pemerintah yang akhirnya tetap merestui pembangunan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung meski dikerjakan tanpa uang negara.
Meski diklaim tak akan menggunakan Anggaran Penerimaan Negara dan Belanja Negara (APBN), namun Faisal mencium bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ia pun menuding proyek tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari China.
"Sebut saja ada Rini Soemarno. Urus deal-nya kok bukan Pak Jonan (Menteri Perhubungan)? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," ujar Faisal di kantor PT PLN (Persero) Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini juga menilai pemerintah China kerap melakukan banyak upaya agar proyek dan rencana di Indonesia dapat direalisasikan.
"Kita semua tahu kalau bekerjasama dengan China banyak 'under table'-nya. Jangan harap mau bersih kalau masih bekerjasama dengan China," tegas Faisal.
Sampai artikel ini diturunkan, Menteri Rini belum membalas pesan singkat yang diajukan CNNIndonesia.com.
