![]() |
PDIP: Ilustrasi | Net |
Hal tersebut tersirat dari pernyataan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang memberikan sinyalamen untuk mendorong revisi UU MD3. Ia menilai, UU MD3 tidak adil dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Lah pemenang pemilu tidak punya pimpinan DPR, pemenang pemilu gak punya pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), lah piyeeee. Politik bukan seperti itu, politik itu penganti peran yang kasar," ujar Bambang Wuryanto di Rakernas PDI Perjuangan, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Lanjut pria yang sering disapa Bambang Pacul itu, pergantian Ade Komaruddin harus sesuai dengan mekanisme. Ia pun mempertanyakan soal legalitas karena Partai Golkar sedang mengalami konflik internal antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.
"Kalau UU MD3 sebagai dasar itu betul penggantinya Partai Golkar, tapi Partai Golkar juga belum solid, jadi udah beres belum? Masih banyak hal, kita masuk pertama kali langsung pelantikan, apa sudah bener," jelasnya. (ts)