 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) |
Para pendemo yang menamakan Komite Tangkap dan Penjarakan (KTP) Ahok menuntut ketegasan KPK dalam mengusut kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. Koordinator KTP Ahok, Ahmad Sulhy, mengatakan, paska pergantian komisioner yang baru, KPK masih terkesan tak serius dalam mengusut kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. "Padahal, hampir satu bulan lamanya BPK RI telah menyerahkan audit investigasi Sumber Waras," ujarnya di lokasi, Kamis (31/12/2015).
Padahal, lanjut dia, kasus tersebut menyebabkan negara merugi hingga Rp755 miliar. Sebab, berdasarkan pemeriksaan BPK, diduga kuat terjadi berbagai pelanggaran. "Baik dari sisi prosedur maupun mark up harga atas perintah dan buruknya manajerial Ahok selaku gubernur DKI, penanggung jawab anggaran APBD DKI," ujarnya.
Karena itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KTP Ahok, Raden Hidayatullah, pada kesempatan sama, mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut kasus pengadaan lahan tersebut. "Mana komitmen, konsistensi, dan independensi KPK? Kok kaya ayam sayur, tidak berani menangkap Ahok?" cibirnya.
Dalam aksi ini, KTP Ahok mendesak beberapa hal kepada KPK. Misalnya, segera periksa dan tangkap Ahok karena terindikasi sebagai dalang pembelian lahan RS Sumber Waras. "Berani borgol Ahok, KPK hebat!" tegasnya.
"Kami, meminta KPK jilid 4 konsisten menjaga integritas dan tidak takut intervensi siapapun dalam mengusut kasus tersebut serta menunggu 7 x 24 jam, agar segera menuntaskan kasus ini."(ts)
