NBCIndonesia.com - Anjloknya harga komoditas karet alam Indonesia yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, membuat petani karet semakin terpuruk. Hingga sekarang komoditas tersebut terus menurun di kisaran USD1,0 per kg. Sementara itu, pemerintah mengalami buntu solusi untuk mendongkrak harga karet.
Sejauh ini, pemerintah mengambil langkah akan mengurangi ekspor secara besar besaran pada tahun ini. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Azam Azman Natawijana mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut.
“Kalau dikurangi ekspor karet, terus nasib petani gimana, apa tindakan pemerintah untuk menanggulanginya? pemerintah harus pikirkan dan dikaji, jangan hanya main kurang-kurangi aja,” katanya di ruangan Komisi VI DPR-RI, Selasa (9/2).
Lebih lanjut menurut Azam, seharusnya pemerintah memperhitungkan secara mendalam, kemudian dilakukan resi gudang upaya untuk melindungi petani karet.
“Seharusnya mempersiapkan resi gudang di Indonesia. Bantu petani untuk membeli dengan sitem resi gudang. Itu keputusan lebih bagus untuk lindungi dalam negeri,” paparnya.
Namun diketahui untuk melakukan resi gudang, produk karet harus memenuhi standar Indonesai (SNI), dan para petani masih terkendala syarat tersebu.
Maka dari itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para petani karet dalam upaya menjembatani untuk memenuhi standaris
“Pemerintah harus lebih cepat jembatani itu? Kan butuh pembinaan. Jangan nyuruh saja untuk SNI, tapi ngak bina petani. Kalau nyuruh aja tidak membina, itu membunuh petani,” pungkasnya. (akt)
