NBCIndonesia.com - Penonaktifan Boy Bernadi Sadikin sebagai ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta mulai memicu polemik. Berembus kabar, DPP PDIP menonaktifkan Boy karena meminta anggota FPDIP DPRD DKI Jakarta untuk menolak reklamasi.
Embusan kabar tersebut muncul dari keterangan Kabid Advokasi Hukum dan HAM DPD PDI-P DKI, Braja Abdul Haris. Kata dia, keputusan penonaktifan tidak sesuai dengan keputusan rapat, yang digelar di Kantor DPP , Jakarta, Rabu (16/3) malam. Pada kesempatan itu, seluruh pengurus DPD dan Fraksi PDI-P DPRD DKI dihadirkan untuk rapat membahas masalah internal partai.
"Adanya wacana Plt (pelaksana tugas). Tapi, itu kalau Pak Boy tidak hadir rapat. Nah, Pak Boy sendiri datang, terlambat beliau," kata Braja saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (20/3/2016).
Sejumlah pengurus yang hadir, kata Braja, juga meminta eks wakil ketua DPRD DKI itu untuk mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. "Pertimbangannya karena momentum Pilkada 2017," jelasnya.
Namun, dia tak menyebutkan siapa saja pengurus DPP yang menolak pengunduran Boy selaku nahkoda partai banteng di Ibu Kota. Lantaran Boy hadir, materi pembahasan rapat pun menjadi tentang pilkada, khususnya menyangkut kesiapan PDI-P dalam menghadapi kontestasi politik tersebut.
"Tidak ada keputusan apa-apa, selain masalah pilkada," ungkapnya.
Namun, alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu tak mengetahui persis latar belakang hingga akhirnya DPP memutuskan menonaktifkan Boy, dua hari kemudian.
Braja pun berasumsi, hal tersebut terkait sikap putra sulung mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, itu yang meminta kader Fraksi PDI-P DPRD menolak reklamasi dengan tidak menghadiri paripurna pengesahan Raperda RZWP3K.
"Paripurna kan Kamis (17/3). Nah, surat DPP terbit sehari setelahnya (Jumat, 18/3). Padahal, rapat DPP tidak menyimpulkan dan memutuskan apa-apa soal pengunduran Pak Boy," tegasnya.(ts)
