NBCIndonesia.com - Beberapa waktu lalu, tim Densus 88 Antiteror melakukan penggerebekan teroris di Klaten, Jawa Tengah. Dari penggerebekan itu, terduga teroris Siyono (34) tewas saat berduel dengan anggota Densus 88 di dalam sebuah mobil. Siyono tewas usai kepalanya dihantamkan anggota Densus 88 ke bagian besi dalam mobil. Selain itu, tim Densus 88 menggeledah sebuah yayasan di wilayah tersebut yang membuat penghuni panik.
Akibat peristiwa tersebut banyak ormas mendesak Pemerintah membubarkan Densus 88. Edy Lukito, pimpinan salah satu ormas Islam Solo dalam orasinya mengatakan, pembubaran Densus mendesak dilakukan. Mereka mengkritik cara kerja Densus 88 dan mempertanyakan seluk beluk anggaran.
"Dananya ke mana saja, pemerintah harus mengauditnya. Pembubaran Densus 88 harus dilakukan saat ini juga. Kami akan segera mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu asalnya Solo, bijaksana, punya sopan santun dan perasaan halus. Dari 118 orang korban Densus kebanyakan juga dari Solo," ujar Edy Lukito.
Endro Sudarsono menambahkan, desakan pembubaran Densus 88 dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, Densus 88 diduga berafilisasi dengan negara barat dan memiliki tujuan-tujuan tertentu.
"Densus 88 sering menembak mati seseorang yang sama sekali tidak terkait dengan kasus terorisme," tudingnya.
Endro menyebutkan, dari data Komnas HAM, setidaknya sudah 118 orang meregang nyawa di tangan Densus 88 Antiteror. Endro menilai pembunuhan tanpa didasari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat.
Pada Jumat (18/3) ribuan massa kembali menggelar aksi menuntut Densus dibubarkan. Dalam aksi yang dilakukan di halaman Polresta Solo massa membakar ban.
Dalam orasinya, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Dr Muinudinillah Basri mengatakan, negara Indonesia harus memberikan perlindungan kepada setiap warga. Baik warga yang minoritas maupun mayoritas, semua mempunyai hak yang sama. Basri membantah bahwa kaum muslim akan membuat kekacauan di Indonesia.
"Muslim di Indonesia itu mayoritas, tidak mungkin akan menghancurkan negerinya sendiri, tidak mungkin akan jadi perusak di negeri sendiri. Saya salah satu cucu pejuang negeri ini, saya tahu seperti apa pengorbanan dan perjuangan umat muslim dulu untuk memerdekakan Indonesia," ujar Basri lantang.
Untuk itu dia meminta agar aspirasi umat Islam untuk membubarkan Densus 88 tersebut didengarkan. Dia meminta kepada seluruh Kapolres di wilayah eks Karesidenan Surakarta untuk meneruskan tuntutan pembubaran Densus 88 kepada Kapolda, Kapolri dan Presiden Jokowi.
"Tidak ada terorisme di Indonesia, itu semua hanya jebakan intelejen. Intelejen sengaja menjebak muslim atau aktivis agar melakukan teror, kemudian ditembak mati, selanjutnya mereka terima uang dari Australia dan Amerika. Ini jelas pelanggaran berat HAM di Indonesia. Kami minta pak Jokowi, bubarkan Densus 88," katanya.
Upaya perbaikan kinerja Densus 88 sudah pernah dibicarakan ketika Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi Mabes Polri.
"Ada beberapa kekurangan Densus 88, itu juga presiden sudah menyetujui dilakukan perbaikan di sana sini sehingga Densus punya peran yang lebih bagus lagi nanti ke depan," kata Luhut di Mabes Polri, Jumat (26/2).(mdk)
