NBCIndonesia.com - Ribuan sopir angkutan umum terdiri dari pengemudi taksi, bajaj hingga angkot, demo di depan Istana. Mereka menuntut pemerintah menertibkan peredaran angkutan umum berbasis aplikasi.
Pengemudi Taksi Express yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pemerintah seakan membiarkan angkutan umum berbasis online menjamur. Padahal mereka tidak membayar pajak, tidak melakukan uji KIR kendaraan seperti halnya angkutan umum resmi.
"Ini jelas merugikan pendapatan taksi-taksi resmi seperti kita. Harusnya Presiden Jokowi tegas, Menhub dan Menteri Komunikasi mengambil tindakan," kata sopir Taksi Express ini di depan Istana, Jakarta, Selasa (22/3).
Sopir asal Tegal ini menambahkan, sebetulnya untuk menertibkan peredaran kendaraan berbasis online sangatlah mudah. Perlakuan terhadap mereka tinggal disamakan dengan angkutan umum lainnya, yaitu membayar pajak dan izin serta uji KIR kendaraan.
"Pak Jokowi kayaknya enggak gubris orang demo dan nasib kita," ucapnya dengan nada menyindir.
Dalam kesempatan yang sama, Suwandi yang berprofesi sebagai sopir Taksi Putra mengaku aksi yang dilakukannya bersama teman-temannya sekantor sebagai wujud solidaritas. Harusnya, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo peka terhadap nasib angkutan umum yang memiliki izin resmi.
"Harus adil dong, kita izin dan bayar pajak. Harusnya mereka juga sama. Pemerintah jangan pilih kasih," tegas Suwandi.
Seperti diketahui, dalam aksi unjuk rasa taksi sejumlah sopir sempat terlibat aksi lempar batu dengan pengemudi ojek online. Ada pula taksi yang dirusak dan dipecah kacanya.Ribuan sopir angkutan umum terdiri dari pengemudi taksi, bajaj hingga angkot, demo di depan Istana. Mereka menuntut pemerintah menertibkan peredaran angkutan umum berbasis aplikasi.
Pengemudi Taksi Express yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pemerintah seakan membiarkan angkutan umum berbasis online menjamur. Padahal mereka tidak membayar pajak, tidak melakukan uji KIR kendaraan seperti halnya angkutan umum resmi.
"Ini jelas merugikan pendapatan taksi-taksi resmi seperti kita. Harusnya Presiden Jokowi tegas, Menhub dan Menteri Komunikasi mengambil tindakan," kata sopir Taksi Express ini di depan Istana, Jakarta, Selasa (22/3).
Sopir asal Tegal ini menambahkan, sebetulnya untuk menertibkan peredaran kendaraan berbasis online sangatlah mudah. Perlakuan terhadap mereka tinggal disamakan dengan angkutan umum lainnya, yaitu membayar pajak dan izin serta uji KIR kendaraan.
"Pak Jokowi kayaknya enggak gubris orang demo dan nasib kita," ucapnya dengan nada menyindir.
Dalam kesempatan yang sama, Suwandi yang berprofesi sebagai sopir Taksi Putra mengaku aksi yang dilakukannya bersama teman-temannya sekantor sebagai wujud solidaritas. Harusnya, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo peka terhadap nasib angkutan umum yang memiliki izin resmi.
"Harus adil dong, kita izin dan bayar pajak. Harusnya mereka juga sama. Pemerintah jangan pilih kasih," tegas Suwandi.
Seperti diketahui, dalam aksi unjuk rasa taksi sejumlah sopir sempat terlibat aksi lempar batu dengan pengemudi ojek online. Ada pula taksi yang dirusak dan dipecah kacanya.(mdk)
