NBCIndonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera merespons perseteruan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, aksi saling tuding yang dipertontonkan Ahok dan BPK dinilai menimbulkan kegaduhan yang meresahkan publik.
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyesalkan sikap diam Jokowi terkait tudingan Ahok kepada institusi Negara.
Menurutnya, sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Jokowi mestinya tidak boleh tutup mata terhadap sikap arogan yang ditampilkan Ahok.
"Jokowi tidak boleh diam. Ini manuver Ahok sudah sangat liar. Jokowi jangan sampai membiarkan ini berlarut-larut," kata Amir Hamzah kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Menurut dia, saat ini Jokowi tengah diuji sebagai seorang pemimpin. Apalagi, selama ini Jokowi berjanji akan selalu menghormati konstitusi Negara.
"Kalau 'serangan' Ahok kepada BPK tidak segera dikendalikan, ini berbahaya bagi sistem tata Negara kita. Atas nama apapun, institusi Negara tidak boleh dilecehkan oleh siapapun!," tegas Amir.
"Ingat, BPK dibentuk untuk mengaudit dan menyelamatkan uang Negara. Ini diatur dalam UU, bahkan di UUD. Jadi, posisinya lebih tinggi dari KPK," jelas Amir.
Karenanya, Jokowi diingatkan, agar segera angkat bicara dan mengingatkan Ahok agar menghormati konstitusi dan hukum yang kini sudah ada ditangan KPK.
"Jokowi harus tegur Ahok agar hati-hati sehingga pernyataannya tidak mengundang kegaduhan yang tidak perlu. Kalau perlu, ibu Megawati sebagai mantan Presiden ke-4 RI, mengingatkan petugas partainya yang bernama Jokowi untuk segera bersikap. Megawati harus menegur Jokowi, Jokowi jangan diam saja," ungkapnya. (ts)
