NBCIndonesia.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pasrah bekerja hanya sampai Oktober 2017 akibat rencana kewajiban dukungan KTP bermaterai bagi calon independen pada Pilkada DKI.
Dengan tegas Ahok menyatakan bahwa syarat tersebut memberatkan. Sebab, dia mengaku tak habis pikir untuk menyiapkan Rp6 miliar untuk validasi pengumpulan KTP pendukungnya sebanyak 1 juta orang.
Baca Juga: Ahok Pertimbangkan Maju dari Partai Politik
"Makanya saya sudah siapkan hati saya kerja sebaik mungkin sampai Oktober 2017," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Dia mengaku sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kelanjutan program pembangunan Ibu Kota, termasuk sistem data berbasis elektronik yang dibangunnya bersama Joko Widodo (Jokowi) sejak 2012 lalu.
"Siapa pun yang ganti saya kalau dia ubah silakan masyarakat yang menilai, dari transparan ditutup-tutupin," ungkapnya.
Baca Juga: Gerindra Usung Jenderal Moeldoko sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta
Ahok menduga ada agenda terselubung di balik niatan KPUD mengharuskan pengumpulan dukungan bermaterai. Namun dia enggan berfikir panjang perihal tersebut.
"Kalau cuma mau jadi Gubernur ambil aja deh. Enggak apa-apa cuma gara-gara KTP saya enggak bisa ikut (Pilkada DKI)," tandas Ahok. (rn)
