NBCIndonesia.com - Pejabat dan penyidik KPK jangan sampai terpengaruh terhadap tekanan politik dan tetap berada di jalur yang benar dan profesional. Permintaan ini disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, terutama KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta dan perkara Universitas Airlangga Surabaya.
"Adanya intervensi politik di tubuh KPK terlihat dalam penanganan korupsi RS Sumber Waras dan perkara Universitas Airlangga. Dalam perkara RS Sumber Waras sudah jelas ada audit BPK, tapi dikatakan tidak ada niat jahat. Sebaliknya dalam kasus Unair mantan rektor langsung ditetapkan tersangka. Ini kan menjadi pertanyaan publik," kata Andre dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/3).
Tambah Andre, dugaan nuansa politisasi KPK juga tampak dari pernyataan komisioner yang seolah mendahului penyidik dalam perkara Unair dengan menyebut akan mengembangkan ketelibatan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Matalitti.
"Padahal faktanya perusahaan La Nyalla dalam pembangunan Unair itu hanya anggota di dalam BUMN PT Pembangunan Perumahan. Dan La Nyalla sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK saat dimintai keterangan pada Maret 2015 lalu," beber Andre.
Sebagai anggota pasif dalam BUMN tersebut perusahaan La Nyalla hanya mendapat keuntungan yang kecil, sehingga kata Andre kembali, diduga kuat pimpinan KPK sedang diperalat oleh kepentingan politik.
"KPK harus berhenti jadi alat politik. Jangan juga seperti yang dilakukan Kejaksaan dalam perkara dana hibah Kadin Jatim," tukasnya. (rm)
