NBCIndonesia.com - Simposium Nasional bertajuk 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan' mendapat penolakan gerakan massa yang mengatasnamakan Front Pancasila. Mereka menuding ada agenda terselubung.
"Simposium dimanfaatkan untuk menekan pemerintah agar menyatakan permintaan maaf selanjutnya memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap eks PKI," kata koordinator Front Pancasila, Ali Hamzah dalam orasinya, di depan Tugu Tani, tepat di depan lokasi simposium, Hotel Arya Duta, Senin (18/4).
Dia juga menuding simposium dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali paham komunis. padahal paham tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945.
Aksi massa kurang dari 100 orang tersebut berakhir rusuh. Dari pantauan merdeka.com, tiga orang pengunjuk rasa digelandang ke truk polisi.
Menyikapi aksi demonstrasi tersebut, Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi santai penolakan terhadap simposium Tragedi 1965. "Tentu tidak bisa semua orang setuju. Kita dalam keluarga, ada pro dan kontra," kata Luhut.
Pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satunya peristiwa 1965. "Tapi spirit kita adalah untuk mencari penyelesaian yang menyeluruh supaya ini tidak menjadi beban sejarah buat generasi yang akan datang," ujarnya. (mdk)
