NBCIndonesia.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyebutkan pengaruh bakal calon gubernur patahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta belum teruji. Pasalnya, dalam Pilkada DKI 2012, warga Jakarta memilih Joko Widodo, bukan Ahok selaku pendamping Jokowi.
"Jokowi muncul dengan karakter merakyat dan bersih sehingga mendapatkan animo besar dari masyarakat. Nah, sekarang Ahok sendirian, enggak ada Jokowi, ya kita uji apakah masih seperti itu animonya," terang Wiwik, sapaan Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (3/4).
Saat ini, katanya, pendukung Ahok baru terlihat sebatas di dunia maya, sedangkan warga Jakarta tidak semuanya berkomunikasi lewat media sosial (medsos).
"Animo terhadap Ahok memang sekadar di tingkat medsos. Sebaliknya, yang akan memilih bukan masyarakat medsos. Jadi, jangan salah menilainya," ujarnya.
Ia mengatakan, Ahok hanya perlu bekerja dengan baik hingga sisa waktu pemerintahannya. Dengan begitu, masyarakat Jakarta dapat menilai apakah ia layak didukung di Pilkada DKI Jakarta 2017 atau tidak.
Menurut Siti, Ahok juga harus membuktikan ucapannya selama ini sebagai sosok pemberantas korupsi.
"Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, misalnya, jangan sampai malah menjadikannya terlibat, oleh karena susah mengembalikan kepercayaan masyarakat jika Ahok ternyata tidak bersih," ungkapnya.
Lebih merepotkan lagi, tambah Siti, Ahok kini putus hubungan dengan PDIP terkait sokongan untuk pencalonan merebut kursi DKI-1, akibat menyatakan akan maju melalui jalur independen atau perseorangan.
"Ahok jangan cuma berkutat dengan dukungan tim relawannya yaitu `Teman Ahok`, karena barisan relawan apa pun bukan merupakan lumbung suara bagi Ahok," tukas Siti.
Ahok telah memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebagai bakal calon wakil gubernur untuk dirinya yang menggunakan jalur perseorangan tersebut.
Sejauh ini, Ahok pun didukung oleh dua parpol yakni NasDem (5 kursi di DPRD DKI) dan Hanura dengan 10 kursi DPRD. (en)
