NBCIndonesia.com - Anggota Komisi III Masinton Pasaribu kecewa pada pembubaran agenda Simposium Nasional penyintas era 65. Dia heran mengapa polisi bisa mudah ditundukkan oleh kelompok intoleran.
"Polisi wajib bekerja melaksanakan konstitusi bukan tunduk pada kelompok intoleran itu," tegas Politikus PDIP tersebut saat dihubungi, Jakarta, Jumat (15/4).
Mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) ini mengingatkan bahwa polisi harus menjaga hak konstitusi seseorang. Apalagi pertemuan tersebut ditujukan untuk mengangkat harkat HAM masyarakat.
"Itu ketidakpatuhan polisi menjaga dan melaksanakan amanat konstitusi. Seperti melindungi hak-hak konstitusi warga negara," tuturnya.
"Intinya ketidakpatuhan polisi melaksanakan amanat konstitusi. Sehingga, aktivitas warga yang harusnya dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan dengan mudah diintimidasi oleh kelompok intoleran," imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila dan Kepolisian membubarkan persiapan simposium nasional di Bogor, Kamis (14/4) siang tadi. Saat ini puluhan orang yang tergabung Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) dievakuasi di Kantor LBH, Jakarta.
"Iya benar tadi mereka dibubarkan, kini mereka butuh tempat perlindungan. Mereka juga butuh logistik untuk makan dan tidur," kata anggota LBH Jakarta Dodo saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/4). (mdk)
