NBCIndonesia.com - Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak Kabinet Kerja jilid II. Sejumlah nama pun dikabarkan telah disiapkan Presiden Jokowi untuk menggantikan menteri-menteri yang dinilai tidak layak.
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Idil Akbar menilai menteri yang kinerja tidak memuaskan sebaiknya dievaluasi. Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Jokowi segera menentukan sikap dalam merubah kembali struktur kabinetnya apabila memang ingin menyelamatkan pemerintahannya hingga 2019 nanti.
"Bagaimanapun menurut saya harus ada kepastian. Kalau tidak ada reshuffle oke, mungkin Jokowi perlu memperbaiki lagi internal pemerintahannya. Kalau memang ada reshuffle paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian," ujar Idil di Jakarta, Sabtu (2/4).
Namun, jika ada reshuffle dia mempunyai sedikit catatan terhadap sejumlah menteri. Dia tak memungkiri jika menteri asal partai pengusung utama pemerintahan Jokowi yakni PDI Perjuangan dan Partai NasDem masuk dalam daftar menteri yang layak untuk diganti.
"Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri ESDM Sudirman Said (non parpol), Menkum HAM Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle," jelasnya.
"Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, dan pada beberapa kondisi sering blunder. Seperti yang kasus kemarin menganggarkan Rp 140 miliar untuk bikin website, itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan," tambah dia.
Bukan hanya itu, Idil juga menyebut bila kinerja Menteri Yasonna Laoly banyak merugikan pihak-pihak tertentu. Mengingat, peran pemerintah dalam konflik kepengurusan partai seperti Golkar dan PPP terlalu berlebihan.
"Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle, karena dalam beberapa persoalan terutama ketika mencuatnya dualisme PPP dan Golkar ada campur tangannya. Dia terlalu jauh mengintervensi parpol sehingga dualisme kepengurusan dua partai itu tidak kunjung usai," bebernya.
Apa lagi, tambah Idil, surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar dan PPP yang diterbitkan Menkumham selaku wakil pemerintah juga malah tidak menyelesaikan persoalan-persoalan substantif. Sehingga konflik parpol makin berlarut.
Sementara dari Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dinilai tidak punya terobosan dalam kinerja.
"Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya. Tapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan Presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle," ujar Idil.
Untuk menteri dari kalangan profesional nonparpol, Idil menyoroti Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, sejumlah kebijakannya yang menuai polemik harus menjadi catatan penting untuk Presiden Jokowi dalam merombak kabinet.
"Kita tahu Menteri ESDM agak kontraproduktif dalam memberikan proses-proses politik. Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia cukup layak untuk di-reshuffle," terang dia.
Selain Sudirman, dari kalangan non parpol yang layak di rombak adalah Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Sebabnya, target pemerintah menyediakan dua juta lahan pertanian dan upaya mewujudkan swasembada pangan yang masih kabur dari realitas.
"Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja Mentan dalam bidang pangan. Sebenarnya menteri dari profesional mempunyai peluang besar untuk menunjukkan kinerja atau tidak," kata Idil. (mdk)
