NBCIndonesia.com - Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sunny Tanuwidjaja hari ini dipanggil KPK sebagai saksi kasu dugaan korupsi pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta.
Pemeriksaan Sunny untuk menindaklanjuti keterangan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi yang menyebut Doktor Ilmu Politik dari Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat, itu sebagai penghubung pengusaha pengembang pulau reklamasi dengan Gubernur Ahok.
Ahok sendiri mengakui bahwa Sunny adalah staf khususnya yang kerap memberikan masukan politik untuknya. Menurut Ahok, Sunny ikut dirinya sejak 2010 lalu.
"Saya tidak punya staf pribadi tapi saya punya belasan staf. Sunny itu yang memberi masukan politik. Saya sering diskusi politik sama dia karena dia dulu di CSIS," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Sunny, kata Ahok, mengikuti dirinya karena ingin mengkaji gaya politiknya. Mulai dari Ahok mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur Jokowi, hingga akhirnya menjadi orang nomor satu di Jakarta.
Sejak saat itu, Sunny berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Meski Ahok mengakui, dia tidak pernah menggaji pria yang bekerja untuk Taipan dan Bos Rajawali Group Peter Sondakh.
"Dia itu bekerja sama Peter Sondakh setelah keluar dari CSIS," kata Ahok.
Selain Peter Sondakh, Ahok mengatakan, Sunny juga dekat dengan sejumlah konglomerat, seperti bos PT Sinar Mas Franky Wijaya, dan bos Lippo Mochtar Riady.
Selain memiliki jaringan bisnis, kata Ahok, Sunny juga menggenggam jaringan politik. Ahok mengaku pernah membawa Sunny bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh.
Senin 11 April lalu, Sunny akhirnya muncul di Balai Kota dan blakblakan soal berbagai hal. Termasuk kaitannya dengan reklamasi.
Sunny mengaku pernah didesak oleh rombongan pengembang yang tergabung dalam paguyuban pelaksana reklamasi pantai utara Jakarta untuk meninjau perkembangan pembahasan Raperda Reklamasi di meja Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta.
Saat itu, dia pun langsung menghubungi Ketua Komisi D RPRD DKI Jakarta sekaligus Anggota Balegda DKI, Mohamad Sanusi.
Namun, bukan dalam urusan pertemuan dengan Ariesman Widjaja, bos Agung Podomoro Land. Dia mengaku hanya ingin mengonfirmasi perkembangan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pantai Utara Jakarta.
"Karena memang saat itu draf dari Bappeda itu sudah selesai kemudian diajukan ke DPRD, tapi kayaknya di situ lama, tidak bergerak (pembahasannya)," ujar Sunny Senin (11/4) lalu.
Ketika itu, Sunny pun menyarankan agar para pelaksana proyek reklamasi mendesak langsung menghubungi Balegda DPRD DKI Jakarta. Namun, yang terjadi setelah dikonfirmasi berkali-kali pun tidak ada progres signifikan yang dilakukan Balegda yang dipimpin langsung Mohamad Taufik untuk mensahkannya lewat Paripurna.
"Saat dicek berkali-kali tetap tidak clear, saya mau tanya Bu Tuty (Kepala Bappeda DKI) kan enggak enak, Bu Tuty setahu saya banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi ya sudah saya cek langsung kepada Sanusi," terangnya.
Dia beralasan, Sanusi adalah orang yang paling jago soal Raperda Reklamasi. "Kenapa Sanusi? Karena kita tahu Sanusi paling tahu soal beginian (reklamasi), yang lain kan enggak ngerti," tambah Sunny.
Terkait kedekatannya dengan banyak konglomerat properti kelas kakap, Sunny pun mengakuinya. Atas kedekatannya itu juga dia mengaku kerap dijadikan fasilitator pertemuan kolega konglomeratnya dengan Ahok.
Bahkan dia mengaku, sangat sering mengatur pertemuan Ahok dengan bos PT. Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). "Kalau sama Pak Aguan sebulan sekali lah, kurang lebih seperti itu," ujar Sunny. (rn)
