Nusanews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari FPAN Achmad Hafisz Thohir menegaskan, DPR harus mengontrol kinerja pemerintah di tengah melambangungnya harga-harga pangan menjelang Ramadha dan Lebaran. Keadaan ini tidak akan berubah jika DPR hanya membebek kepada semua kebijakan pemerintah.
Hafisz menilai, lonjakan harga sembako dan daging yang tak terkendali terjadi akibat pembiaran oleh pemerintah.
"Mata rantai perdagangan komoditas barang tersebut harus berani dibenahi. Ini sepertinya ada yang memainkan harga. Sebetulnya pemerintah sudah tahu tapi tidak berdaya karena pemain-pemain itu berkolusi dengan penyelenggara negara. Itu nampaknya yang terjadi," ungkap politisi PAN ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (31/05/2016).
Jadi, lanjut dia, bila mata rantai itu tidak diputus maka ratusan kebijakan ekonomi tidak akan berjalan baik.
"Saya kira kalau sampai Lebaran situasi ini tidak bisa diatasi, maka tim ekonomi (pemerintah) dapat dikategorikan gagal," tegas adik Hatta Radjasa ini.
Yang lebih memprihatinkan lagi, kata dia, di tengah kondisi ekonomi sedang lesu, kontrol wakil rakyat di DPR seolah tak terlihat akibat mayoritas parpol membebek semua ke pemerintahan.
"Sekarang yang mengkritisi pemerintah sudah sedikit sekali di DPR, sehingga Jokowi merasa ekonomi negeri ini sudah baik (on the track). Padahal rakyat miskin semakin bertambah, ini terlihat dari rasio gini yang meningkat. Saya kira sudah saatnya Jokowi reshufle kabinetnya," tegas mantan Ketua Komisi VI DPR RI ini. (ts)
