NBCIndonesia.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, geram akan sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diktator seperti era Orde Baru. Ia pun mengimbau agar pendukungnya bisa segera bertobat.
"Udahlah jangan terlalu menggunakan jargon retorika. Dan para pendukungnya cepat bertobatlah sebelum azab itu datang," kata Said dalam Live Streaming Talkshow Redbons Discussion yang bertemakan “Potret Buruh, Reklamasi, dan Penggusuran” di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.
"Ya mendukungnya yang bener," sindir Said kepada Sekjen Batman, Sulaiman Haikal yang duduk di sebelahnya.
Ia pun menantang mantan Bupati Belitung Timur itu untuk ke Pulo Gadung, Jakarta Timur. Di tempat tersebut ada enam perusahaan yang 100 persen investornya Tiongkok dan buruh di perusahaan tersebut diberi gaji di atas upah minimum provinsi (UMP), sedangkan buruh yang merupakan warga negara Indonesia menerima gaji di bawah UMP.
Sikap Ahok tentu sangat tidak adil. Ahok sangat keras saat melakukan penggusuran, sedangkan ia tidak keras saat melihat upah buruh di bawah UMP.
"Saya tantang pergilah Ahok ke Pulo Gadung. Saya tunjukkan enam perusahaan yang 100 persen investornya Tiongkok. Nah, penggusuran kan keras tuh, di Pulo Gadung kok enggak keras ada orang Indonesia di bayar dibawah UMP? Sementara orang Tiongkok dibayar di atas UMP? Kok enggak keras?" tegasnya.
Mendengar kritikan tajam dari Said, Haykal hanya menyebut bahwa itu kebijakan nasional dan Ahok tidak bisa mengubah kebijakan tersebut. Namun, pernyataan pendukung Ahok itu kembali dibantah Said.
"Enggak dong itu Gubernur Ahok, kalau upah minimum tuh Gubernur Ahok, bukan nasional. Pabrik yang ada di Pulo Gadung itu di bawah kebijakan Ahok. Gubernurnya yang punya kekuasaan, bukan presiden Bang Haykal, bukan kebijakan nasional," sindir Said. (ok)
