Nusanews.com - Pemotongan anggaran belanja bagi kementerian atau lembaga sepertinya tidak berlaku bagi Kemenkopolhukam. Kemarin, Banggar DPR kompak menyatakan anggaran jajaran Menkopolhukam Luhut Panjaitan itu tidak dipotong. DPR takut sama Luhut ya?
Kemarin, saat rapat soal anggaran di DPR, Luhut terlihat sumringah sekaligus terharu atas sikap mayoritas anggota Banggar yang mendukung anggaran di kementeriannya tidak dipangkas. "Wah, ini saya mendengarnya terharu, hampir suara bulat di Banggar mendukung supaya anggaran di Kemenkopolhukam tidak dipotong," ujar Luhut dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, kemarin.
Komentar Luhut terlontar usai sejumlah anggota Banggar kompak menyatakan pentingnya anggaran bagi jajaran Kemenkopolhukam. Mulai dari Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir, yang beranggapan Kemenkopolhukam merupakan kementerian koordinator yang sentral. Karenanya, dibutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan seluruh programnya. "Apalagi saat ini Kemenkopolhukam programnya banyak dan mengingat Indonesia juga sedang dalam upaya menjaga keamanan umum," ujar politikus Partai Golkar itu.
Hal senada disampaikan anggota Banggar, Aziz Syamsuddin. Dia menilai, seharusnya anggaran Kemenkopolhukam mengalami peningkatan lantaran serapannya tinggi. "Kalau serapannya tinggi kan berarti programnya berjalan dengan baik, ini kan harusnya mendapat reward, bukan malah dipotong," ujar Aziz.
Sekalipun menuai banyak dukungan agar anggaran tidak dipangkas, Luhut bersedia jika anggaran di kementerian yang dia pimpin dipangkas. Namun, angka pemotongan jangan terlalu besar. "Rasanya harus ada solidaritas di antara kami dengan kementerian lainnya. Kalau dipotong tidak masalah kalau Rp 20 miliar. Kalau dipangkas segitu, kami masih bisa memaksimalkan program kami," jawab Luhut menanggapi banyaknya anggota Banggar yang mendukung Luhut.
Luhut menjelaskan, total anggaran kementeriannya tahun ini sebelum penyesuaian senilai Rp 292 miliar. Setelah penyesuaian pada RAPBN-P 2016, angaran menyusut menjadi Rp 240 miliar. Artinya, terdapat rencana pemotongan mencapai Rp 51 miliar. Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, bisa jadi ada indikasi DPR takut dengan sosok Luhut. Namun, terlalu dini jika dikatakan ada intervensi dari Luhut. "Bisa jadi (DPR takut). Tapi itu bukan yang utama karena keputusan ini belum final, masih bisa berubah," ujar Lucius kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Meski begitu, Lucius berharap DPR jeli melihat kementerian atau lembaga mana saja yang anggarannya harus dipangkas. Pasalnya, jika tidak tepat sasaran, maka anggaran yang terbatas ini akan mubazir. (rm)
