Nusanews.com - Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016). Dari hasil pemeriksaan BPK, 4 K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.
“Yang pertama yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM," kata Presiden Jokowi
Selanjutnya, sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan, yang 4 catatan,” ujar Presiden.
Presiden juga mengatakan, dalam menyikapi laporan BPK itu, intinya bukan pada predikat yang diraih tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan, momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
"Tahun yang lalu yang disclaimer kalau enggak keliru tujuh, sekarang empat," katanya.
"Hasil pemeriksaan BPK menjadi PR (pekerjaan rumah) kita untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah bertanggung jawab moral pada konstitusional dan terhadap rakyat," ungkapnya. (ht)
