logo
×

Senin, 06 Juni 2016

Komisi III: Jangan Memaksa, Beri Keleluasaan Presiden Pilih Kapolri

Komisi III: Jangan Memaksa, Beri Keleluasaan Presiden Pilih Kapolri

Nusanews.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyadari, pergantian Kapolri menarik dibahas karena semakin dekatnya waktu pensiun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang hanya menyisakan waktu satu bulan. Meski begitu Bambang meminta agar tak ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi segera menentukan pengganti Badrodin.

"Semua pihak hendaknya perlu menahan diri dengan tidak memaksa Presiden. Berikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih sosok Kapolri yang tepat," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (6/6).

Politikus Partai Golkar ini menilai, Polri memiliki sejumlah perwira tinggi yang sudah matang dan siap melanjutkan estafet tongkat komando institusi Bhayangkara. Dia yakin Jokowi tahu dan mencatat hal tersebut.

"Karena itu, proses perubahan kepemimpinan Polri hendaknya diserahkan pada pertimbangan dan kebijaksanaan Presiden, berdasarkan saran dari para perwira tinggi Polri sendiri," tuturnya.

Menurutnya, yang perlu dipegang Jokowi adalah UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) tentang usia pensiun maksimal anggota Polri. Termasuk pengecualian tentang perpanjangan masa dinas aktif sampai dua tahun jika perwira bersangkutan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan negara.

"Presiden tentu akan memilih figur Kapolri sesuai dengan tantangan terkini. Selain masalah sosial, politik dan hukum yang tengah mengemuka saat ini, Presiden pun tampaknya butuh Kapolri yang mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya pemerintah mewujudkan iklim kondusif bagi percepatan pertumbuhan investasi asing maupun lokal," ujarnya.

Bambang melihat kecenderungan ini dari insiatif Jokowi yang belum lama ini memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK terkait rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menganggap Jokowi ingin adanya keseragaman persepsi antara pemerintah dan penegak hukum terhadap rencana kebijakan tax amnesty itu.

"Jika sudah waktunya, saya yakin Presiden tidak akan kesulitan memilih sosok Kapolri baru. Polri memiliki sejumlah perwira yang sudah matang dan siap memimpin," ungkapnya.

Menurut Bambang, sejauh ini ada beberapa orang yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya, Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah teruji dan lolos fit and proper test di DPR RI beberapa waktu lalu. Ada juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin. (mdk)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: