Nusanews.com - Tata kehidupan politik nasional, pasca reformasi dinilai sangat liberal dan menjauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat. Demokrasi prosedural menjadi ciri utara mpraktik demokrasi di Indonesia. Dikhawatirkan, bila model demokrasi yang mengabaikan substansi ini dibiarkan, maka Indonesia akan mengalami kelumpuhan total.
Di sisi lain, kekuasaan pemerintah cenderung dikuasai oleh kekuatan asing melalui kaki tangannya di dalam negeri. Bahkan, belakangan ini penguasa melihat rakyat sebagai lawan.
Demikian antara lain kesimpulan dari Rembug Keprihatinan yang digelar sejumlah aktivis demokrasi dari berbagai kelompok di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis siang (2/6). Kegiatan ini digagas oleh sejumlah aktivis seperti Andrianto dari Prodem, Ahmad Basarah dari PA GMNI, Ferry Juliantono dari Partai Gerindra, Muhammad Jumhur Hidayat dari ARM, Yudi Latif mewakili kalangan aktivis, wartawan senior Teguh Santosa yang juga salah seorang calon gubernur DKI Jakarta.
Di daftar penggagas juga terdapat dnama Hary Tanoesoedibjo (Partai Gerindra), Said Iqbal (KSPI), Riza Damanik (Kiara), Agustina (SPP), Marlo Sitompul (SPRI), Arief Minardi (FSP LEM/KSPSI), Rudi HB Darman (GSBI), Irwan Nurdin (KPA), Hendrik Iblis Sirait (ALMISBAT), Sarman (MBSI), Karman (GPII) dan Beni Pramula (IMM).
Rembug Keprihatinan ini digelar dalam rangka memperingati 108 tahun Kebangkitan Nasional, dan 71 tahun kelahiran Pancasila.
Pertimbangan mengenai tata kehidupan politik di atas merupakan salah satu isi dari Maklumat Rakyat yang dihasilkan para penggagas Rembug Keprihatinan itu.
Adapun di sektor ekonomi mereka menilai pemerintahan Joko Widodo telah kehilangan momentum. Janji-janji di masa kampanye seperti panggang yang jauh dari api, dan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin justru semakin melebar.
"Kekuasaan yang sekarang justru ultra liberal, kabinet sangat transaksional dan berkualitas seadanya terutama tim ekonomi dan sangat didikte oleh asing," begitu antara lain tertulis dalam Maklumat Rakyat.
"Yang dirasakan resesi di depan mata," begitu ditegaskan Maklumat Rakyat.
Di bidang sosial dan budaya, terlihat degradasi akibat kekerasan menjadi makanan sehari-hari rakyat.
"Negara bagaikan alpa. Rakyat kehilangan rasa aman. Kehidupan yang semestinya inklusif terkoyak akibat sikap dan jalan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah" sambung Maklumat Rakyat.
Pada bagian lain, para deklarator menyatakan tekad merapatkan barisan dan menyolidkan langkah dalam satu komitemen "Persaudaraan Pergerakan".
Persaudaraan ini memperjuangkan terwujudnya ekonomi kerakyata, reformasi dan demokrasi ekonomi, politik untuk kesejahteraan rakyat. Juga kehidupan bernegara yang humanis dan berdasarkan Pancasila. (rm)
