Nusanews.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa kebijakan pengampunan pajak gagal berjalan.
Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut di tingkat rapat panitia (kerja) setelah secara resmi diajukan oleh pemerintah April lalu.
Ia meminta seluruh pihak untuk dapat menyukseskan program tersebut, terutama setelah pembahasan RUU Pengampunan Pajak selesai.
"Pasti bermasalah (jika tidak sukses), karena penerimaan (pajak) tidak tercapai, tax base tidak dapat dan repatriasi tidak berjalan," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Kamis (02/06/2016).
Bambang menjelaskan bahwa yang masih berada dalam pembahasan antara lain tarif besaran tebusan dana repatriasi yang masuk ke Indonesia.
"Tarif yang ideal adalah tarif yang menarik orang repatriasi dan tarif yang bisa mendatangkan penerimaan besar dari deklarasi aset. Itu rumusnya," ujarnya, sambil menolak menyebutkan besaran tarif tembusan.
Sementara itu, dalam RAPBNP 2016, pemerintah telah menaikkan target Pajak Penghasilan (PPh) non Migas yang nantinya diperkirakan mendapatkan tambahan penerimaan hingga Rp100,7 triliun dari kebijakan pengampunan pajak.
Ia mengharapkan kinerja penerimaan pajak bisa mulai membaik pada triwulan selanjutnya, terutama dari PPh non migas, karena pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan menurun karena restitusi yang besar.
"PPN memang menyulitkan, karena tingkat restitusi yang besar dan kita masih berjuang mengatasi besarnya restitusi tersebut. Tapi mudah-mudahan kalau tax amnesty berjalan, maka peserta amnesty tidak bisa melakukan restitusi, mungkin ini bisa membantu penerimaan PPN," katanya.
Secara keseluruhan, pemerintah dalam RAPBNP 2016 telah mengubah target penerimaan perpajakan menjadi Rp1.527,1 triliun, dari yang tercantum dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun.
Target penerimaan PPh non migas diproyeksikan meningkat dari sebelumnya Rp715,8 triliun menjadi Rp816,5 triliun. Namun target penerimaan PPN diperkirakan menurun dari Rp571,7 triliun menjadi Rp474,2 triliun. (rn)
