Nusanews.com - Publik media sosial kembali mengecam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Kali ini soal pernyataannya yang dinilai diskriminatif terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016.
Pasalnya, Menteri Yuddy mengatakan, penerimaan CPNS mengutamakan lulusan kampus ternama dan berpredikat cumlaude. Bahkan, lulusan kampus ternama berpredikat cumlaude, ia jamin diluluskan tanpa tes. "Mahasiswa yang cumlaude dan dari perguruan tinggi ternama, silakan masuk, mau pilih posisi di mana saja. Saya jamin tanpa tes, hanya syarat administrasi saja," kata Yuddy.
Sementara untuk lulusan dari kampus tidak ternama, dia menjanjikan menerapkan persyaratan sulit untuk diterima menjadi calon aparatur negara. "Supaya mendapatkan calon bagus," katanya, pekan lalu.
Menurut menteri asal Partai Hanura itu, pemerintah haram menyiakan-nyiakan lulusan kampus ternama bernilai bagus. "Para rektor perguruan tinggi, silakan menghubungi kami jika ada mahasiwa berprestasi," tandasnya.
Nah, pernyataan Menteri Yuddy ini dikecam publik media sosial. Netizen menilai Yuddy merupakan menteri yang sering menyampaikan pernyataan kontroversial. Bahkan, sejumlah netizen berharap Presiden Jokowi memberhentikannya.
Misalnya, netizen @johan1373 pengguna jejaring sosial Twitter. com, menilai pernyataan Menteri Yuddy sebagai bentuk pelecehan. "Ini namanya pelecehan bagi PNS yang pendidikannya dari kampus biasa, padahal kinerja mereka yang paling baik," sebutnya.
Akun @ezkaer77 menilai, seharusnya pemerintah menetapkan standar kualitas penerimaan CPNS. Bukan semata menilai dari lulusan universitas mana. "Lagian nggak ada jaminan mutu atau kayak standarnya lah. Biar nggak jadiin nama kampus bagus terus diterima deh," katanya.
Akun @TeriakanAnak berpendapat, lulusan universitas ternama bukan jaminan bisa berkinerja baik sebagai aparatur negara. Karena itu butuh proses seleksi ketat untuk menjaring sosok berkualitas. "Kenyataannya mulai dari honorer sampai dengan eselon di pemerintahan, ngurus jalan-jalan aja nggak becus. Seperti dibuat proyek abadi hancur aspal lagi," ungkapnya.
Akun @hattaaras1 menilai, Menteri Yuddy kerap memberikan pernyataan kontroversial. "Lagi-lagi ini menteri sangat kontroversi," sindirnya.
Akun @AndyEffri mengingatkan pernyataan kontroversial Menteri Yuddy, ihwal sajian makanan tradisional pada setiap kegiatan pemerintah, "Apa kabar singkong rebus kemaren pak Yuddy?"
Akun @nyangapo juga menilai Menteri Yuddy sembarang bicara, "Hmmm.. omongan yang asal jeplak....."
Akun @rhesya_s25 juga menyesalkan jika rencana Menteri Yuddy menjadi kebijakan pemerintah, "Kita memang masih silau dengan "sampul" ketimbang "konten"..."
Karena sering menyampaikan pernyataan kontroversial, netizen @ cKabelen menduga, jangan-jangan Menteri Yuddy tipe pejabat yang ngomong dulu, mikir kemudian. "Ini menunjukan bahwa kerja mulut lebih cepat daripada kerja otak," sindirnya.
Selain itu, akun @Banyu_Bening076 mempersoalkan rencana pemerintah mengurangi jumlah PNS. Namun, kok muncul rencana ada penerimaan PNS baru tahun ini. "Katanya mau pangkas PNS, sekarag muncul berita PNS, gimana sih? Nggak konsisten," sebutnya.
Sedangkan, akun @HeN_Sembada ikut mencibir menteri Yuddy terkait kontroversi janjinya mengangkat guru honorer K2. "Nasib honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun saja masih nggak jelas. Ohh Indonesia ku..," katanya.
Ada juga netizen yang mengusulkan agar Menteri Yuddy diberhentikan dari Kabinet Kerja. Karena dinilai sering bikin gaduh. "Ruwet emang nih mentri, ganti sajalah dengan orang yang kompeten di bidangnya. Daripada orang politik yang penuh intrik seperti pak Yuddy ini," usul dari akun @Bw51Rahmat.
Kecaman juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Diah Pitaloka. Dia menyarankan Menteri Yuddy menggunakan sistem yang sudah ada dalam proses penerimaan PNS. "Saya kira Menteri Yuddy sebaiknya konsisten saja dengan sistem tes yang ada. Kementerian ini kan bikin tes dengan memunculkan kualifikasi yang ada. Kalau dia bikin persyaratan lagi, kualifikasi itu bisa menggugurkan (alumnus kampus kurang ternama). Lalu, buat apa ada tes?" ujar Diah Pitaloka.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pendidikan di kampus merupakan sebuah proses pembelajaran dan pembentukan karakter seseorang. Sehingga, tidak ada jaminan kampus ternama akan selalu menghasilkan lulusan berkualitas. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan ada lulusan berkualitas yang dihasilkan oleh kampus yang kurang ternama.
Ia menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Badan Kepegawaian Nasional telah memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi setiap calon PNS yang ingin mendaftar. Cara itu dipandang lebih adil daripada menentukan kualifikasi seseorang berdasarkan latar belakang kampus.
Anggota Komisi II DPR lain, Dadang S Muchtar menilai Menteri Yuddy diskriminatif. "S1 itu dari mana saja. Kalau hanya dari universitas ternama, itu diskriminasi namanya. Jangan gitu," kata Dadang.
Dadang menambahkan, tidak ada jaminan kampus ternama menghasilkan alumnus berkualitas. Bahkan, kata dia, ada banyak lulusan kampus swasta tidak ternama menjadi menteri, anggota DPR, pimpin perusahaan, tokoh masyarakat dan lain-lain. (rm)
