Nusanews.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi sebaiknya tidak memberikan angin surga kepada masyarakat.
Yuddy menyebutkan, pemerintah akan merekrut 11 ribu PNS dalam waktu dekat. Tapi dia juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat juga akan melakukan pemecatan terhadap 1 juta PNS.
"Apa ini serius? Apa kebijakan ini diambil dengan penuh pertimbangan yang matang? Apa tidak akan ditarik kembali? Kemarin baru buat kebijakan pemangkasan PNS dengan alasan inefisiensi yang meresahkan PNS. Sekarang buat harapan baru, tanpa konsultasi pula dengan Komisi II DPR RI," kata anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (06/06/2016).
Ia meminta Yuddy untuk berhitung secara cermat untuk itu mengingat banyaknya pending issues terkait aparatur yang hingga kini tidak terselesaikan.
"Saya harap MenPAN RB selesaikan Honorer K2 ini secara tuntas, baru berpikiran untuk rekrut yang lain," tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengkritisi Yuddy yang akan merekrut PNS dari universitas terkenal semata.
"Terkait pernyataan MenPAN RB akan merekrut mahasiswa terbaik dengan mencoba merekrut mahasiswa dari kampus ternama, sangatlah melukai hati banyak pihak, apalagi kalau statement tersebut dibuat tanpa kajian terlebih dahulu," kata Arteria.
Ia mempertanyakan kepada Yuddy terkait kriteria kampus ternama yang diprioritaskan menjadi PNS.
"Bagaimana mengukur tolak ukur kampus ternama? Seandainya dapat kita formulasikan kampus ternama itu apa, lalu dengan merekrut mereka akan dapat dihasilkan CPNS yang baik. Apa dasarnya? Kajiannya mana? Apakah dengan merekrut mahasissa dari kampus ternama secara serta merta negara mendapatkan calon yang bagus? Lalu buat apa ada seleksi umum, diambil dari kampus ternama saja yang punya IP tinggi," katanya.
Apa yang dilakukan oleh Yuddy itu akan membahayakan politik internal birokrasi, akan ada gerbong-gerbong yang secara sadar atau tidak sadar terbentuk dengan alasan semangat corsa.
"Sehingga loyalitas dan komitmen pada akhirnya tidak pada pimpinan melainkan pada kelompoknya masing-masing sehingga sudah semestinya hal ini dihentikan," pungkasnya. (rn)
