Nusanews.com - Chairman Indonesia Chapter Eastern Regional Organizational for Planning and Human Settlements, Bernardus Djonoputro menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim independen dalam persoalan reklamasi.
“Untuk memberikan kajian final mengenai pengelolaan sistemik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ucap dia saat dihubungi Aktual.com, Jakarta, Kamis (16/6).
Hal itu lantaran reklamasi Teluk Jakarta akan berdampak sistemik terhadap daerah lainnya yang sudah mengantri untuk mereklamasi pantainya.
“Apa yang dilakukan di Jakarta ini akan menjadi preseden di tempat lain,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia ini.
Ia juga menilai, tim komite bersama mengenai reklamasi Teluk Jakarta terlihat sembarangan dalam menangani persoalan reklamasi Teluk Jakarta.
“Saya melihat ini secara teknis agak sembarangan, dilakukan secara terburu-buru. Memang mengikuti, tapi hanya mengikuti secara normatif aturan-aturan perencanaan,” ujar dia.
Baginya, tim komite tidak boleh diberi batas waktu atau membuat batas waktu untuk melakukan konsultasi publik. Karena, jika dilakukan secara terburu-buru tidak semua aspirasi masyarakat akan terkalibrasi.
“Karena ini adalah extraordinary, hal yang luar biasa, harusnya think out of the box,” pungkasnya. (akt)
