Nusanews.com - Bukan hal yang aneh jika dalam pemilihan calon Kapolri terdapat unsur politisasi yang akan memicu kubu-kubu tertentu di dalam tubuh Polri. Bahkan, kondisi perang bintang ini dianggap selalu terjadi setiap pergantian Kapolri, meskipun tidak terpantau publik.
"Jabatan Kapolri adalah jabatan politis. Saat ini ada sembilan orang jenderal dan semua berpeluang jadi jenderal bintang empat. Sembilan orang ini pasti berkompetisi," kata Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Fadli Nasution, dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).
Menurut Fadli, adanya politisasi akan membuat korps bhayangkara terpecah dan menimbulkan friksi terhadap jenderal yang tengah bertarung memperebutkan kursi Kapolri, sehingga pengkotak-kotakan di internal Polri sulit dibendung. "Setiap pergantian kapolri selalu jadi perdebatan dan ini akan menjadikan fraksi dalam internal Polri," imbuh dia.
Fadli menambahkan belum lagi masuknya nama calon Kapolri pilihan Presiden ke pihak legislatif akan menambah kental unsur politisasi. Calon Kapolri, lanjut dia, akan berupaya melakukan lobi terhadap memaksimalkan kekuatan di tingkat legislatif sebelum dilantik Presiden. "DPR dalam hal ini komisi 3 berperan menentukan. Belum lagi ada Lobi di dalamnya," tandasnya.
Jelang pensiunnya Kapolri Badrodin Haiti, sejumlah nama jenderal bintang dua maupun bintang tiga mulai beredar untuk menduduki kursi normo satu di korps baju coklat.
Jajaran bintang tiga meliputi Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kabarhakam Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Komjen Syafruddin, Irwasum Komjen Dwi Priyatno dan Sekertaris utama Lemhanas Komjen suhardi Alius.
Nama dua orang jenderal bintang dua juga mewarnai bursa calon kapolri. Mereka ialah Kabareskrim Irjen Ari Dono Sukmanto serta Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto. (rn)
