Nusanews.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan Kementrian Kesehatan untuk menutup 14 Rumah Sakit pengguna vaksin palsu. Namun, hingga saat ini instruksi tersebut sama sekali belum dilaksanakan.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyesalkan instruksi yang dikeluarkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Pasalnya, informasi yang diterimanya dari beberapa dokter, ternyata ada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memonopoli pengadaan vaksin impor. Namun dia tidak menyebutkan secara gamblang BUMN apa yang dia maksud.
"Saya gak tau pasti, yang pasti namanya ada farma-farmanya," ungkapnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7).
Kemudian, tambah dia, ada empat perusahaan yang mengontrol distribusi vaksin yang dihadirkan oleh BUMN itu. "Kenapa ada barang monopoli yang tiba-tiba menyebar dan bisa dipalsukan," sesalnya.
"Lembaga-lembaga pengawas, Kemenkes dan BPOM harus segera melaporkan dimana terjadi. Jangan Rumah Sakit dikorbankan. Menurut saya tidak fair. Kadang RS kebobolan karena di atas tidak mengawasi. Kalau ditutup, jangan lupa apakah pemerintah sanggup mengkompensasi yang selama ini berjalan? Misalkan dokter, pekerja dan lain-lain," lanjutnya.
Karena pengadaan vaksin impor di monopoli oleh salah satu BUMN, menurut politisi PKS ini seharusnya jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk menginvestigasi secara mendalam terkait itu. Fahri kemudian mendesak pemerintah dan Komisi IX DPR RI untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan terbuka.
"Pemerintah jangan sok jago. Kesalahan jangan dilimpahkan ke pihak lain. Membubarkan Rumah Sakit kan konsekuensinya besar. Pemerintah seharusnya nyalahin diri sendiri dulu. Jangan mengorbankan pelayanan publik," tukasnya. (rm)
