Nusanews.com - Menko Polhukam Wiranto mengaku wajar biasa dikaitkan pelanggaran hak asasi manusia, setiap dirinya menjabat di kabinet pemerintah. Bahkan beberapa pihak pasti akan melakukan penolakan terhadap dirinya terkait pelanggaran HAM.
"Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi itu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Rabu (27/7).
Dia mengaku bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Supaya beberapa pihak memahami permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.
"Nanti kita selesaikan," kata Wiranto.
Usai bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto telah mendapatkan briefing terkait program yang sedang dan akan dilaksanakan kedepan. Sebelum serah terima jabatan (sertijab), kata dia harus mengetahui tugas dan program apa yang akan dilaksanakan.
"Saya harus tahu dulu sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam," kata dia.
Sebelumnya, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.
"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).
Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu menciderai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.
"Begitu menjadi presiden, Jokowi tetap mengulangi janjinya tersebut," tandasnya. (mdk)
