Nusanews.com - Guru Besar FISIP UI, Prof Muhammad Budyatna aneh dengan melunaknya Teman Ahok atas pilihan Ahok maju Pilkada DKI Jakarta melalui jalur parpol. Budyatna mencurigai Teman Ahok mendapatkan uang kompensasi.
"Sulit diterima akal sehat. Jika juta KTP itu kalau benar adalah kerja keras dan rasanya tidak mungkin kerja keras itu tidak terbayar. Maka saya kira melunaknya Teman Ahok itu karena ada kompensasi materi dari Ahok,” ujar Budyatna di Jakarta, Kamis (27/7/2016).
Budyatna, mengatakan sulit diterima akal sehat, jika Teman Ahok yang menggalang dukungan 1 juta KTP dengan isu deparpolisasi, tiba-tiba saja dengan mudahnya melunak. Padahal sebelumnya bersama Ahok amat keras menentang jalur parpol.
Budyatna pun mencontohkan dana Rp 30 miliar yang berhasil dikumpulkan oleh teman Ahok bisa jadi kemudian dijadikan kompensasi. Artinya hitung-hitungan kompensasi bukan hal aneh lagi dalam kerja relawan Ahok ini.
“Saya juga khawatir dengan dukungan Setya Novanto dan Golkar akan ada lagi janji-janji dana untuk para Teman Ahok itu nanti. Mereka yang tadinya keras terhadap Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham pun kemudian jadi lunak,” tambahnya.
Budyatna pun perlu mengingatkan bahwa dalam politik tidak ada makan siang gratis. Janji dan komitmen parpol yang mendukung Ahok tanpa syarat hanyalah isapan jempol. Masyarakat pun perlu mewaspadai akan banyak permainan proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, jika partai ikut mendukung.
“Ini kan sama saja seperti Jokowi, yang koalisi tanpa syarat, koalisi ramping, tapi akhirnya koalisinya super gendut karena hampir semua partai dirangkul, dan semua partai pun mendapatkan kompensasi kursi menteri.Gak ada makan siang gratis lah, apalagi dengan parpol,” ujar Mantan Dekan FISIP UI ini lagi.
Sementara itu Pakar HukumTata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pilihan Ahok maju cagub dari partai politik adalah pilihan logis. Sebab jalur independen itu hanya akan dilakukan jika partai politik tidak mendukungnya.
Dalam penilaian Asep Warlan Yusuf, Teman Ahok itu hanya strategi saja untuk mengelabui dukungan publik. Sebab sejatinya Ahok sejak dari awal pasti ingin maju dari parpol karena jalur ini yang paling aman.
"Jadi Teman Ahok itu sebenarnya tidak dibentuk untuk memenangkan Ahok, tapi memenangkan dukungan partai politik.Makanya ketika dukungan dari parpol itu sudah didapat, maka selesai sudah tugas teman Ahok,” ujar Asep ketika dihubungi, Kamis (28/7/2016).
Ahok justru terlihat bodoh jika dukungan dari parpol telah didapatkan tapi tetap maju sebagai calon independen. Sebab bagaimanapun tugas menjadi gubernur jika terpilih membutuhkan dukungan DPRD yang tidak lain adalah kaki tangan parpol.
”Belum lagi persoalan verfikasi dukungan itu, berat bagi Ahok maju sebagai calon perorangan.Kalau dia maju sebagai calon perorangan, bisa jadi malah parpol kompak menyerang balik dan kasus-kasus yang menyebut namanya justru akan didorong dan bukannya jadi gubernur tapi malah jadi tersangka,” imbuhnya.
Namun Asep menyayangkan semua ini bukti nyata contoh rusaknya tatanan demokrasi dalam proses pilkada DKI ini. Dalam pandangannya proses Pilkada DKI Jakarta yang penuh muslihat dan saling jegal dan seperti petualangan politik sangat tidak baik dan tidak mendidik bagi kehidupan demokrasi di tanah air.
”Gambaran di DKI tidak sehat, tidak produktif, nilai demokrasi luluh lantak.Bukan contoh yang baik buat daerah lain karena penuh dengan intrik, penuh jegal, parpol juga seperti tidak punya prinsip, tidak ada kaderisasi dan lain-lain,” tandasnya. (ts)
