Nusanews.com - Penolakan Ahok untuk cuti sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sama saja tidak menghargai partai-partai yang akan mengusungnya, yakni Golkar, Hanura dan Nasdem. Pasalnya, karena partai-partai tersebut ikut membahas dan menyetujui UU itu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, sebagaimana keterangan kepada redaksi, di sela-sela acara sosialisasi empat pilar MPR RI di Padang, Sumatera Barat (Sabtu, 13/8).
"Bahkan itu tidak menghargai Presiden RI, karena UU tersebut disetujui dan ditandatangani Presiden. Padahal Presiden RI Pak Jokowi kan teman Ahok juga," imbuh Hidayat.
Menurut Hidayat, jika Ahok tetap ngotot tidak mau cuti itu hanya akan menimbulkan persepsi public dia akan menggunakan birokrasi untuk kepentingannya.
Jika alasan Ahok tidak mau cuti karena menjaga APBD, hal itu justru menunjukkan dia tidak mampu membangun sistem, dan cenderung one man show. Kalau sistem sudah terbangun maka secara otomatis program-program tetap bisa berjalan dengan baik karena ada sistem yang bekerja.
Tugas-tugas Gubernur kan bisa didelegasikan kepada Wagub atau Sekda," demikian Hidayat. (rm)
