Nusanews.com - Ketua Forum Konstitusi dan Demokrasi Ismadani Rofiul Ulya mengatakan terlalu jauh jika pemerintah menetapkan fullday sebagai kebijakan yang harus diterapakan di setiap sekolah.
Pria yang akrab disapa Ismadani ini mengungkapkan kebijakan pemerintah itu kan menetapkan kurikulum wajib bukan mengatur waktu anak-anak kita sekolah.
"Fullday ini kan semacam ekstrakulikuler, pelajaran tambahan diluar kurikulum wajib. Biasanya fullday di isi dengan peningkatan softskill seperti memasak, bahasa asing, basket, musik, pramuka, teater, tari adat, dan lain sebagainya itu kan sudah jadi kebijakan sekolah bukan pemerintah".
Masing masing daerah kan memiliki kultur, budaya yang berbeda, kalau d Jakarta yang orang tua bekerja dr pagi sampai sore trus anaknya disekolahkan fulday ya sah sah saja. Toh banyak d Jakarta sekolah yang liburnya sabtu minggu. Jadi sudah sendirinya sekolah menyesuaikan jadwalnya sesuai keadaan.
"Untuk menerapkan full day school kan tidak bisa disama ratakan, untuk sekolah dengan sarana prasana lengkap mungkin tidak ada kendala, namun dari sekian puluh ribu sekolah berapakah yang sudah siap ? Tentu ini juga menjadi hal yang harus diperrtimbangkan"
Kalau d luar Jakarta yang sekolah dari senin sampai sabtu trus harus diadakan fullday tentu banyak orang tua yang keberatan, sang anak pun juga banyak yang mengeluh karena mereka perlu waktu untuk bermain dan kegiatan lain selain sekolah.
Dalam teori HAM negara yang semakin banyak mengebiri kebebasan masyarakatnya berarti semakin rendah penegakan HAM nya. Teori ini disebut juga Hak Negatif.
"Pemerintah seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan tidak semerta merta karena pengalaman pribadi atau kepentingan segelintir kelompok saja, namun harus dilakukan kajian dan penelitian yang kuat sehingga kebijakannya tidak cacat dan memang benar-benar d butuhkan masyarakat" tuturnya.
Sebelumnya, Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan tetap menjalankan sekolah sehari penuh atau yang lebih populer dengan istilah "fullday school" meskipun banyak yang menentangnya.
Menurutnya pendidikan kokurikuler itu berkaitan dengan pendidikan karakter tingkat SD dan SMP. Red/Uul
