Nusanews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai detik ini, belum mengambil sikap terkait siapa bakal calon gubernur yang akan di usung pada pilgub DKI Jakarta 2017.
Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Budi Waseso, Boy Sadikin, Yusril Ihza Mahendra, hingga nama Sjafrie Sjamsoeddin masuk radar dari tim pemenangan Pilgub DKI PDIP.
Belum ada nama yang dipastikan akan diusung, menurut elite Politik PDIP, hal ini dikarenakan menunggu momentum saat yang tepat, sang ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan keputusannya.
Dua nama dianggap berpotensi adalah Tri Rismaharini dan Budi Waseso; dikarenakan alasan ‘kedekatan’ dari elite DPP PDIP pada dua nama tersebut.
Namun, ada yang menarik dari begitu besarnya perhatian publik ‘menunggu’ cagub yang diusung oleh PDIP.
Yaitu, begitu banyak dan lamanya ‘plot’ proses yang digoreng oleh media nasional atas siapa yang menjadi calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP, dari ‘bersitegangnya’ antara sosok Risma versus Ahok, serta dari pembangunan opini lawan Ahok yang sengaja dibangun.
PDIP sepertinya sadar diri kini menjadi magnet bagi partai partai ‘anti ahok’ untuk bisa dijadikan teman bersama dalam koalisi, magnet yang ditunggu keputusannya; siapa pun yang akan diusung PDIP, maka akan didukung oleh partai partai ‘anti ahok’.
Koalisi Kekeluargaan versus koalisi tiga partai pendukung Ahok, seolah menjadi pesan tersendiri bahwa untuk melawan Ahok sang Gubernur Inkumben, dibutuhkan koalisi besar termasuk didalamnya PDIP dan 6 partai lainnya seperti Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB.
7 partai koalisi kekeluargana versus Ahok, jadi persepsi yang dibangun adalah untuk Ahok sebanding dengan kekuataan 7 partai besar yang ada di Jakarta.
Secara tidak langsung ini sebuah teknik pemasaran nama Ahok itu sendiri, dengan menaikkan nilai ‘branding’ Ahok itu sendiri dimata Publik Jakarta.
Diluar kondisi ketidakpastian siapa sebenarnya yang akan diusung oleh PDIP, jelas sangat terlihat Partai partai anti Ahok tidak ‘berani’ mengusung calon gubernurnya sendiri tanpa PDIP.
Tanpa disadari, ketergantungan tersebut jelas memberikan bukti, bagaimana calon gubernur yang dulu didukung koalisi umat Islam, menjadi ‘mentah’ karena tergantung pada keputusan seorang Megawati Soekarnoputri.
Ingatkah, pada gerakan dukung satu calon gubernur muslim yang digerakan oleh koalisi umat Islam Jakarta; seolah menjadi ‘mentah’ karena ternyata partai partai yang berplatfom lawan Ahok memilih menunggu cagub yang akan diusung oleh PDIP.
Logika politiknya adalah, bagaimana kalau cagub yang diusung oleh PDIP dan partai koalisi anti Ahok tersebut diluar dari nama cagub yang pernah akan diusung oleh koalisi umat Islam?
Apakah koalisi umat Islam all out artinya akan mengeluarkan kekuatan suaranya dalam satu kesolidan? ataukah terpecah? ataukah malah memilih golput?
Ini semua sepertinya sudah masuk dalam ‘hitungan’ partai partai koalisi yang menjadi pendukung Jokowi; karena publik semua paham bahwa Presiden Jokowi memiliki andil besar untuk keterpilihan Ahok di Jakarta demi 2019.
Menyiapkan jaring, untuk satu tarikan tetapi ujung ujungnya memberikan kemenangan kepada Ahok Gubernur Inkumben.
Apa yang dilakukan PDIP adalah menarik kekuatan suara umat Islam yang ‘diketahui’ menjadi lawan Ahok di PilGub DKI 2017, menarik lalu diredam hingga akhirnya menjadi dingin kembali.
Pertanyaannya kembali adalah, apakah koalisi partai anti ahok dan koalisi umat Islam yang mendeklarasikan diri ‘lawan Ahok’ sadar hal ini? (ln)
