Nusanews.com - Presiden Joko Widodo dan Istana telah melakukan pemborosan anggaran pemeliharaan rumah dinas para pejabat negara. Di saat Jokowi meminta kementerian melakukan penghematan, ada kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp 1.005.473.000.
Penegasan itu disampaikan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (14/08). Rumah dinas itu terletak di Jalan Widya Chandra, Denpasar Raya, Kuningan, Jalan Anggrek Nelimurni, Slipi, maupun rumah jabatan anggota MA, BPK, dan MK di daerah Kemayoran.
“Pagu paket untuk pemeliharaan rumah dinas pejabat tinggi pada tahun 2016 sebesar Rp 12.5 milyar untuk 6 item yang dilelang, sedangkan tahun 2015 hanya sebesar Rp 11.5 milyar, juga 6 item yang dilelang,” ungkap Uchok.
Dari hitungan itu, kata Uchok, ada kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp 1.005.473.000.
Uchok menegaskan, dalam kondisi keuangan negara sedang morat-marit, kenaikan alokasi anggaran itu benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak bisa dimaafkan sama sekali.
“Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa dia memang punya watak tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakannya sendiri,” ungkap Uchok.
Menurut Uchok, pada satu sisi Jokowi mengatakan agar kementerian atau lembaga melakukan penghematan, pada sisi lain ada pemborosan. “Presiden Jokowi hanya omdo (omong doang) tentang penghematan, dan tidak bisa mencontohkan atau mempraktekkan dalam kelembagaan Presiden sendiri,” kata Uchok. (it)
