Nusanews.com - Apakah PDI Perjuangan mau jadi sekadar kuda tunggang bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuju Pilgub DKI? Spekulasi politik telah berhamburan ke ruang publik bahwa PDIP pada akhirnya akan mengajukan Ahok ke DKI-1, dan itu berarti Banteng memperoleh harga yang sudah cocok dari para taipan yang menjadi bandar untuk Ahok.
Para analis melihat, kalau sampai PDIP mengajukan Ahok, maka harga antara para taipan pro-Ahok dan Ibu Megawati sudah cocok. Tinggal tunggu transaksi. Dan itu indikasi nyata bahwa oligarkisme dan politik uang berbalut demokrasi transaksional sudah mencampakkan dimensi moral-etis demi kekuasaan para borjuis. Marhenisme, kerakyatan dan wong cilik cuma jualan slogan hipokrisi.
Demokrasi liberal memang sarat perilaku kriminal yang legal, yang penting berkuasa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya parpol dan mengambil sendiri jalan pilihan frustasinya nanti.Kaum bumiputera dan marhaenis bakal frustasi, dan sebagian memilih separatisme, radikalisme atau eskapisme. Mau apa lagi?
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai Gubernur DKI Jakarta sudah memainkan politik memecah belah dan bertabiat memperalat dengan asas manfaat. Berbagai kalangan juga menilai Ahok hanya melihat parpol sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, dan tabiatnya penuh kepongahan. Bukan bersikap apa adanya, namun apa maunya.
"Dengan track record loyalitasnya yang buruk, political tricky-nya yang sangat licin, saya kira bukan hanya PDI Perjuangan yang perlu berpikir ulang untuk mengusung Ahok," ujar Andreas.
Sejak awal Ahok tidak memiliki loyalitas politik, karena bertabiat kutu loncat, dari Gerindra ke Teman Ahok, lalu ke Golkar dan kini mau menggaruk PDIP. Ahok tipikal politisi yang hanya memanfaatkan partai politik atau relawan sebagai alat menuju kekuasaan. Sangat pragmatis, praktis dan oportunistis. Namun karena parpol-parpol juga tidak jelas parameter nilai-nilai dan ideologinya, partai-partai terkesan setali tiga uang. Kering kerontang dari keteladanan.
Para analis mengingatkan bahwa, persoalannya bagi Andreas dan kader PDIP lainnya, konon antara PDIP Megawati dan para taipan sudah mencapai kecocokan harga, meski tanpa harga diri lagi, sehingga hampir pasti PDIP mengusung Ahok ke pilgub DKI. Suara kaum marhen dan massa bumiputera hanya jadi massa mengambang, floating mass, sebagaimana parpol yang juga mengambang, floating parpol, Bahkan pemerintahan Jokowi pun mengambang pula. Inilah dilemma negara yang mengambang, (floating state) pasca otoritarianisme Orde Baru.
Membayangkan massa mengambang, partai mengambang dan negara mengambang bakal berujung pada kekuatan uang. Akhirnya, uang-lah yang menentukan, bukan nilai-nilai dan ideologi. Uang membeli partai, membeli cagub, dan capres, membli bos partai dan membeli siapa saja demi kuasa. Demokrasi liberal sesungguhnya sudah bau sangit kriminal. Lalu, anda mau apa? Mau reformasi ? Ah, kalian pun dis-ilusi. (il)
