Nusanews.com - Pemerintah kembali mengungkapkan ada dana nganggur atau "idle" di sejumlah daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal arus kas pemerintah pusat saat ini kurang lancar karena pendapatan pajak diperkirakan tidak mencapai target.
Jumlah dana yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang disimpan di bank umum itu tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp214 triliun per Juni 2016.
Menurut Presiden Joko Widodo, hingga kini ada 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank umum. DKI Jakarta menjadi provinsi yang menampung dananya di bank terbesar.
"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta), duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun," ujar Jokowi, kemarin.
Sementara Jawa Barat menempati posisi kedua dengan Rp8,034 triliun. Disusul Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Bogor menyimpan dana sebesar Rp1,9 triliun, Badung Rp1,6 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Bekasi Rp1,5 triliun, Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, dan Nias Rp1,31 triliun.
Untuk tingkat kota ada Medan sebesar Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tangerang Rp1,36 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, dan Mojokerto Rp917 miliar.
Jokowi minta agar dana nganggur tersebut segera dikeluarkan sesuai dengan prosedur.
"Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat," katanya.
Ancam Presiden Joko Widodo mengancam akan menerbitkan surat utang untuk daerah-daerah yang terus menimbun dana atau anggarannya di bank.
"Kalau simpanan masih seperti ini (besar), beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden.
Jokowi menegaskan Indonesia harus mulai menerapkan manajemen yang ketat dalam menghadapi kondisi global yang masih belum baik. Presiden berharap pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran (APBD) seawal mungkin sehingga dapat mendongkrak perekonomiannya.
"Seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa Januari segera dikeluarkan, karena uang akan beredar dan menambah pertumbuhan ekonomi di kota, kabupaten, provinsi," katanya.
Presiden mengungkapkan pada Mei 2016 uang di APBD kabupaten-kota dan provinsi masih Rp246 triliun dan pada Juni turun Rp214 triliun.
"Ini masih besar. Hati-hati bapak ibu (kepala daerah). Ini keterlambatan realisasi, pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop, harus segera dikeluarkan," kata Presiden.
Jokowi mengingatkan jika uang masih disimpan di bank-bank daerah maupun nasional, maka tidak ada uang yang beredar di daerah.
"Apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda," katanya. (ht)
