Nusanews.com - Juru bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Raja Juli Antoni, memastikan Ahok tidak akan menggunakan kekuasaan sebagai gubernur DKI Jakarta apabila tidak cuti saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Oleh karena itu, ia meminta berbagai pihak tak perlu khawatir dan mempermasalahkan langkah Ahok yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban cuti bagi petahana dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
“Kalau diberikan hak untuk tidak cuti Pak Ahok akan penuh waktu bekerja di Balai Kota untuk rakyat. Tidak akan kampanye,” ujar Toni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8/2016).
“Semua media akan memantau apakah Pak Ahok melakukan abuse of power dan misuse of power. Tinggal lapor KPU dan Bawaslu. Siap didiskualifikasi kalau itu terjadi,” kata dia.
Ahok, lanjut Toni, bukan seorang pemimpin yang memiliki ambisi kekuasaan pribadi. Toni menilai Ahok justru memikirkan nasib rakyat Jakarta dan kelancaran pembangunan Jakarta bila harus cuti selama masa kampanye dari 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
“Ingat, itu adalah masa-masa pembahasan APBD 2017. Siapa yang bisa menjamin kasus ‘begal APBD’ tidak akan tejadi lagi kalau tidak ada Pak Ahok yang memplototi halaman demi halaman RAPBD itu?” ucap Toni.
Menurut Toni, kekhawatiran Ahok akan APBD yang dibegal bukan lah mengada-ada. Sebab, sebelumnya sudah pernah muncul dana siluman Rp 12 triliun untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) di APBD DKI, yang langsung ditolak oleh Ahok.
“Siapa yang dapat menjamin KJP dan KJS yang dinikmati rakyat miskin selama ini akan tetap menjadi milik mereka tahun depan kalau tidak diawasi langsung oleh Pak Ahok,” ucap Toni.
Selain soal APBD, bulan Oktober, Desember dan Januari, Jakarta memasuki musim hujan dengan curah yang sangat tinggi dan potensial menyebabkan banjir.
Ahok, lanjut Toni, tidak mau mengulangi banjir Januari 2013, di mana ia dan Jokowi baru menjabat dan tidak mengetahui benar kondisi Jakarta saat masuk musim penghujan.
“Karena itu, dalam bulan-bulan itu Pak Ahok merasa perlu melakukan tindakan preventif dan penjagaan agar Jakarta tidak banjir,” ucap Toni. (it)
